Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Dirut Perumda Pmebangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta.
"Penyidik kembali memperpanjang masa penahanan tersangka YRC (Yoory) untuk 30 hari. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang kedua. Terhitung mulai 25 Agustus 2021 sampai 23 September 2021," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (26/8).
Saat ini, Yoory ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Ali mengatakan tim penyidik KPK masih akan melengkapi berkas penyidikan Yoory, serta memeriksa sejumlah saksi.
Baca juga: Usut Kasus Tanah Munjul, KPK Telusuri Aset Rudy Hartono
"Dengan batas waktu penahanan tersebut, tim penyidik akan terus melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemanggilan saksi-saksi," imbuh Ali.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan tersangka Yoory Corneles, Dirut PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar.
Baca juga: KPK Periksa Eks Plt Sekda DKI Terkait Tanah Munjul
PT Adonara Propertindo juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Proses pembelian tanah Munjul diduga menyalahi aturan dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp152,5 miliar.
Diketahui, Sarana Jaya berkerja sama dengan PT Adonara untuk mencari lahan sebagai bank tanah. KPK menduga pengadaan tanah di Munjul melawan aturan dan hukum. Lembaga antirasuah menyebut tidak ada kajian kelayakan objek tanah dalam pengadaan tersebut.
Kemudian, diduga tidak ada kajian appraisal (penilaian) dalam pengadaan tanah tersebut. KPK juga menduga ada kongkalikong kesepakatan harga sebelum negosiasi resmi dilakukan.(OL-11)
Pemanfaatan aset sitaan dari kasus korupsi dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus dikaji oleh Badan Bank Tanah (BBT)
Investor asing dan lokal makin aktif digandeng Badan Bank Tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset lahan yang dikelolanya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyak lahan sitaan milik koruptor yang akan dibangun permukiman rakyat.
Menurutnya, dalam masterplan atau perencanaan pembangunan dan pengembangan yang dimaksud, Bank Tanah telah menyusun areal peternakan dan perkebunan yang siap menerima investor.
Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 2.900 hektar dari total 6.647 hektar di Poso, Sulawesi Tengah untuk pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu.
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
KPK secara resmi menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi (DE) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi,
Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.
Penting bagi DPR untuk dapat membedakan sistem perampasan aset IN REM yang ditujukan pada aset dan perampasan aset pidana yang ditujukan pada pelaku tindak pidana.
KOORDINATOR Nasional Kawan Indonesia, Darmawan, menyampaikan keprihatinannya atas masih berlangsungnya praktik penyelundupan barang mewah secara ilegal di Batam,
Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan benih bening lobster melalui Bandara Hang Nadim dan mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp48,3 miliar.
Harli belum bisa memastikan total kerugian negara dalam kasus ini. Sebagian data yang didapat Kejagung berasal dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved