Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan bantuan bagi anak yatim, piatu, serta yatim-piatu dari tenaga kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19.
"Saya setuju jika ada anggaran bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu. Bahkan, saya mengusulkan anak yatim-piatu yang berasal dari nakes yang wafat patut memperoleh prioritas," ucapnya kemarin.
Politikus PKS ini menilai peran para tenaga kesehatan selama ini selalu berada di garis terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga sekarang. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian kepada anak para nakes yang saat ini telah kehilangan orangtuanya.
“Menjalankan tanggungjawab sebagai tenaga kesehatan dalam situasi saat ini sangat dilematis. Semua pilihan yang diambil akan menuai konsekuensi serius secara etika profesi hingga nyawa pribadi," jealsnya.
"Jika mereka menolak tugas, maka menyalahi tanggungjawab. Sementara di sisi lain, jika mereka penuhi tanggung jawab itu, maka nyawa taruhannya. Namun saya tetap meyakini, mereka adalah orang-orang yang menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi,” papar Bukhori.
Para tenaga kesehatan yang gugur sudah sepatutnya memperoleh penghargaan dari pemerintah, salah satunya dengan memuliakan anak-anak yang mereka. Dia meminta pemerintah segera merampungkan pendataan pada pekan depan.
"Tidak hanya cepat, data ini juga harus memiliki basis yang kuat dan tidak dibangun atas dasar asumsi atau prediksi," tuturnya.
Ia meyakini pemerintah bisa memiliki data seperti yang dirinya harapkan dengan kepasitas dan resources yang dimiliki.
Anggota Komisi Sosial ini juga mengharapkan anggaran bantuan bagi anak yatim dan piatu tersebut bisa dialokasikan tanpa mengurangi nominal anggaran bagi bantuan sosial eksisiting.
"Saya setuju dengan adanya anggaran khusus, yang tidak membebani anggaran bansos demi membantu anak-anak kita ini,” terangnya.
Sementara itu, di hadapan Komisi VIII DPR, Menteri Sosial Tri Rismaharini berencana memberikan bantuan sosial (bansos) untuk anak yatim piatu. Bansos ini adalah program baru yang sedang disusun Kementerian Sosial. Risma mengatakan jajaran Kemensos sedang mengumpulkan data anak yatim piatu yang akan diberikan bansos.
"Kami sedang susun ini datanya, meminta data dari pemda dan memasukkan data di lembaga kesejahteraan sosial," ungkap Risma.
Dia mengatakan, sejauh diprediksi akan ada empat juta anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang mendapatkan bantuan. Rinciannya, anak yang orang tuanya meninggal karena virus Covid-19, anak yang diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan anak yatim piatu yang diurus keluarga yang tidak mampu. (Sru/OL-09)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved