Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan putusan hakim terhadap eks Menteri Sosial Juliari Batubara sudah lebih dari yang dituntut. KPK memberi sinyalemen akan menerima putusan tersebut jika Julari tak mengajukan banding.
"Kita lihat apabila terdakwa mengajukan banding tentu kita juga akan mengajukan memori banding. Kalau terdakwa menerima, saya kira kita juga harus fair. Kita sudah melihat apa yang kita tuntut sudah dipenuhi hakim jadi kita menunggu sikap terdakwa apakah mengajukan banding atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/8).
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Juliari hukuman 12 tahun penjara dalam perkara korupsi bansos covid-19 Jabodetabek. Juliari juga dikenai denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan.
Tak hanya itu, Juliari juga dijatuhi hukukan uang pengganti senilai Rp14,5 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama satu bulan setelah perkara inkrah, harta bendanya akan dirampas untuk negara. Juliari juga dijatuhi hukuman pencabutan hak politik selama empat tahun setelah menjalani masa kurungan.
"Kemarin kita tuntut 11 tahun, hakim memutuskan 12 tahun. Kalau dari sisi tuntutan dan putusan hakim tentu sudah lebih dari yang kita tuntut, minimal dari hukuman badannya," imbuh Alexander.
KPK menyatakan setelah putusan itu juga akan melihat peluang pengembangan kasus dari fakta-fakta persidangan yang ada. Alexander mengatakan peluang pengembangan kasus bisa menyasar pada pengadaan bansos yang sebagian besar vendornya ditengarai hanya sebagai broker.
"Misalnya dengan PBJ (pengadaan barang dan jasa) ada banyak laporan vendor yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi hanya menjadi broker. Akan kita lihat informasi dan data yang kita miliki kemudian kita tambah dengan fakta-fakta hukum di persidangan," kata Alexander.
Vonis 12 tahun kepada Juliari itu mendapat sorotan lantaran dianggap tak maksimal. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan putusan tersebut melukai hati masyarakat yang menjadi korban korupsi bansos. ICW menilai hukuman semestinya bisa maksimal yakni seumur hidup. ICW juga menilai vonis itu tak terlepas dari tuntutan KPK yang dianggap masih rendah.
"Saat fase penuntutan pun tidak jauh berbeda. Mulai dari menghilangkan nama sejumlah pihak dalam surat dakwaan, ketidakmauan jaksa memanggil pihak yang diduga menguasai paket bansos, dan rendahnya tuntutan terhadap Juliari," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (OL-8)
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Roman Starovoit, mantan Menteri Transportasi Rusia, ditemukan tewas setelah dipecat Presiden Putin.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Aktivis antikorupsi menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Selain Reynanda, seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar, 41, juga ditemukan meninggal lantaran terseret arus.
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved