Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan dan penuntutan anggota DPRD Jawa Barat, yakni Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani. Perkara keduanya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung untuk segera disidangkan.
"Jaksa KPK melimpahkan berkas perkara terdakwa Ade Barkah Surahman dan terdakwa Siti Aisyah Tuti Handayani ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (24/8).
Saat ini, KPK menunggu penetapan jadwal sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Adapun penahanan keduanya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Bandung. Sementara, keduanya masih dititipkan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
Baca juga: Surati Jokowi, Pegawai Nonaktif KPK Minta Diangkat Jadi ASN
"Tim jaksa penuntut umum akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan jadwal persidangan dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan," imbuh Ali.
Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Handayani dijerat KPK lantaran diduga menerima suap terkait pengurusan dana bantuan Pemprov Jawa Barat ke Kabupaten Indramayu pada 2017-2019. Dua legislator daerah dari Partai Golkar itu terlibat dalam kasus yang sebelumnya menjerat eks Bupati Indramayu Supendi.
Diketahui, Ade dan Siti diduga menerima uang untuk mengawal dan memuluskan proposal proyek peningkatan jalan dari pengusaha Carsa ES terkait dana bantuan dari Pemprov Jabar. Carsa kemudian mendapat proyek senilai Rp160,9 miliar dari dana bantuan tersebut.
Baca juga: KPK Periksa Dua Pejabat Pemkab Banjarnegara
Lalu, Ade diduga menerima uang sebesar Rp750 juta, sedangkan Siti diduga menerima Rp1,05 miliar dalam kongkalikong tersebut. Ade dan Siti diketahui berkali-kali mengontak Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk mengamankan proyek.
Adapun kasus itu terkait OTT KPK pada Oktober 2019, yang turut menjerat eks Bupati Indramayu Supendi. KPK menetapkan empat tersangka, yakni Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono dan Carsa ES.
Keempatnya telah divonis di pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pengembangannya, KPK juga menjerat anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar (2014-2019) Abdul Rozak Muslim sebagai tersangka.(OL-11)
DPRD dalam waktu dekat bakal mengundang Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta penjelasan soal pendidikan karakter yang saat ini sudah dijalankan.
Rapat ini membahas penyegelan dan pembongkaran bangunan di kawasan hutan dan perkebunan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat
Aspek perizinan tetap harus dikaji, karena laut tidak bisa disertifikatkan. Pemanfaatannya harus sesuai izin dan peruntukan.
Kurangnya gedung sekolah di Kota Depok menimbulkan masalah seperti penerimaan siswa yang tidak merata hingga pungutan liar yang mencapai ratusan juta rupiah selama proses PPDB.
Selama orientasi, para anggota DPRD menerima pembekalan tentang kode etik DPRD. Selain itu, mereka juga mendapatkan materi mengenai ruang lingkup fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
Periode 2024-2029 adalah tonggak baru sejarah Partai NasDem khususnya di Jabar yang memperoleh kenaikan kursi dari empat kursi menjadi delapan kursi DPRD Jabar.
Kemudian, terdakwa menghampiri korban untuk meminta sebatang rokok dan dijawab korban tidak ada.
Tindakan penyidik Polsek Kelapa Dua selaku termohon jelas tidak menaati Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Selebgram Ella meninggal dunia meski sempat dilarikan ke rumah sakit usai operasi sedot lemak di WSJ Clinic di Beji, Depok, pada 22 Juli 2024.
Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengatakan bahwa pihaknya menerbitkan izin dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal di pengadilan negeri (PN) guna mengatasi kekurangan jumlah hakim.
Selain itu dilakukan juga peninjauan loket pelayanan serta penyerahan Kartu Keluarga (KK) bagi perwakilan masyarakat yang telah ditunjuk.
Selain itu dilakukan juga peninjauan loket pelayanan serta penyerahan Kartu Keluarga (KK) bagi perwakilan masyarakat yang telah ditunjuk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved