Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tengah nonaktif, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu berisikan permintaan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara (ASN) langsung dari Jokowi.
"Surat ini meminta pengangkatan sebagai aparatur sipil negara kepada Presiden (Joko Widodo)," kata Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan melalui keterangan tertulis, Selasa (24/8).
Upaya pemberian surat itu dilakukan karena KPK telah memberikan sikap menolak rekomendasi Ombudsman terkait pengangkatan pegawai menjadi ASN. Para pegawai menilai Kepala Negara merupakan solusi dari penolakan itu.
Baca juga: Vonis 12 Tahun untuk Juliari Batubara Dinilai Belum Memuaskan
"Maka, sudah sepatutnya semua Pegawai KPK saat ini diangkat menjadi ASN KPK. Apalagi, alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah perintah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019," ujar Hotman.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan lagi urusan Istana Kepresidenan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan sikapnya terkait polemik tersebut.
"Itu sudah urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Juni 2021.
Eks Panglima TNI itu menegaskan Istana Kepresidenan sudah menyerahkan keputusan polemik TWK pegawai KPK kepada internal terkait. Yakni, KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang melakukan tes asesmen peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.
"Itu sudah kebijakan internal ada di masing-masing kementerian atau lembaga," tandas dia. (OL-1)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved