Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tengah nonaktif, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu berisikan permintaan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara (ASN) langsung dari Jokowi.
"Surat ini meminta pengangkatan sebagai aparatur sipil negara kepada Presiden (Joko Widodo)," kata Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan melalui keterangan tertulis, Selasa (24/8).
Upaya pemberian surat itu dilakukan karena KPK telah memberikan sikap menolak rekomendasi Ombudsman terkait pengangkatan pegawai menjadi ASN. Para pegawai menilai Kepala Negara merupakan solusi dari penolakan itu.
Baca juga: Vonis 12 Tahun untuk Juliari Batubara Dinilai Belum Memuaskan
"Maka, sudah sepatutnya semua Pegawai KPK saat ini diangkat menjadi ASN KPK. Apalagi, alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah perintah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019," ujar Hotman.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan lagi urusan Istana Kepresidenan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan sikapnya terkait polemik tersebut.
"Itu sudah urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Juni 2021.
Eks Panglima TNI itu menegaskan Istana Kepresidenan sudah menyerahkan keputusan polemik TWK pegawai KPK kepada internal terkait. Yakni, KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang melakukan tes asesmen peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.
"Itu sudah kebijakan internal ada di masing-masing kementerian atau lembaga," tandas dia. (OL-1)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menindak 2.708 pegawai Kemensos yang tidak hadir tanpa keterangan.
SELURUH Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai kembali bekerja pada Rabu, 25 Maret 2026, setelah libur Lebaran 2026.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved