Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis penjara 12 tahun dengan denda Rp500 juta dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos). Selain itu, Juliari juga diberikan hukuman pidana pengganti sebesar Rp14,5 miliar.
Hukuman pengganti itu masih jauh dari total kekayaan Juliari dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya. Tercatat, Juliari memiliki total harta kekayaan mencapai Rp47,18 miliar berdasarkan LHKPN-nya pada 2019.
Dalam laporan itu, Juliari tercatat mempunyai tanah dan bangunan senilai Rp48,11 miliar. Itu terdiri dari tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp9,3 miliar, tanah dan bangunan di Badung senilai Rp25,7 miliar, dan tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp5,2 miliar.
Baca juga: KPK Harap Vonis Juliari Jadi Efek Jera untuk Tindakan Korupsi
Juliari juga mempunyai tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp124 juta, tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp161 juta, tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp76 juta, dan tanah dan bangunan di Simalungun senilai Rp28 juta.
Juliari juga tercatat mempunyai tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp3,45 miliar, tanah dan bangunan di Bogor senilai 972 juta, tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp1,5 miliar, dan tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp1,5 miliar.
Juliari juga tercacat memiliki sebuah mobil Land Rover Jeep keluaran tahun 2008 senilai Rp618 juta. Kendaraan yang dimiliki Juliari hanya mobil ini.
Di dalam LHKPN, Juliari juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,16 miliar, dan surat berharga Rp4,65 miliar. Tercatat, Juliari juga memiliki kas dan setara kas sebanyak Rp10,21 miliar. (OL-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Kemensos mendirikan 30 dapur umum yang menyediakan lebih dari 80 ribu porsi makanan per hari untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved