Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai permintaan maaf mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati salah alamat. ICW menilai Juliari harusnya meminta maaf ke rakyat Indonesia.
"Bagi ICW, pihak yang tepat untuk dimintai maaf oleh Juliari adalah seluruh masyarakat Indonesia, bukan Presiden Joko Widodo atau ketua umum partai politik. Sebab, pihak yang paling terdampak atas praktik kejahatan Juliari adalah masyarakat," tegas peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Selasa (10/8).
Kurnia menilai yang dirugikan dari tindakan rasuah Juliari adalah rakyat. Sehingga, permintaan maaf untuk Jokowi dan Megawati dinilai tidak perlu.
Baca juga: KPK Ngotot Punya Bukti Cukup untuk Penjarakan Juliari
"Penderitaan yang dirasakan Juliari tidak sebanding dengan korban korupsi bansos. Mulai dari mendapatkan kualitas bansos buruk, kuantitas bansos kurang, bahkan ada pula kalangan masyarakat yang sama sekali tidak mendapatkannya di tengah situasi pandemi covid-19," kecam Kurnia.
Kurnia menilai Juliari masih arogan dengan kasus itu. Atas dasar itulah hakim diminta memberikan hukuman lebih berat dari tuntutan 11 tahun penjara yang diberikan oleh jaksa penuntut umum (JPU).
"ICW mendesak agar majelis hakim mengabaikan pledoi yang disampaikan Juliari serta tuntutan penuntut umum dan menjatuhkan vonis seumur hidup penjara kepada mantan menteri sosial tersebut," tutur Kurnia.
Sebelumnya, Juliari meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Juliari melalui nota pembelaan atau pleidoi pribadinya.
"Saya secara tulus ingin mengucapkan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden RI Joko Widodo atas kejadian ini," kata Juliari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/8). (OL-1)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Selama lima hari para peserta akan dilatih mengelola sistem Dapodik dan LCMS dalam pendataan peserta didik, sarana prasarana, dan aspek pendukung lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved