Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
CUITAN politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik berbuah kecaman dari netizen di jagat Twitter. Pasalnya, cicitan Rachlan dianggap menghina Pancasila, Burung Garuda dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Rachlan melalui akun Twitter @RachlanNashidik mengunggah sebuah meme bergambar Presiden Joko Widodo yang tengah tersenyum pada Sabtu (7/8) pukul 17.18 . Pada kening Jokowi terpampang lambang Garuda yang tengah tertancap tombak kayu. Selain itu, wajah Jokowi juga dipenuhi tempelan yang tertulis: utang luar negeri 6000T, ratusan ribu ha hutan rusak, hingga impor bahan pangan.
Sebuah akun @murthadaone1 menimpali cicitan Rachlan tersebut. "Kualitas politisi @PDemokrat serendah ini. mengolok-olok lagu kebangsaan Indonesia Rayad dan lambang negara. Pidana ini @CCICPolri @DivHumas_Polri," tulisnya.
Baca juga : Demokrat Masuk Kabinet? Puan: Tanya Pak Jokowi
Adapun akun @Anggita_lung menyayangkan meme tersebut karena menghina lambang negara. "Siapapun anda yang membuat foto pelecehan seperti ini Anda biad*b. Sehinahina nya binatang, jauh lebih hina yang membuat foto seperti e. Kami tidak rela lambang negara dijadikan bahan ejekan," tulisnya.
Kecaman senada juga dilontarkan akun @Wagimandeep212_.
Rachlan sempat menepis tudingan warganet tersebut dan menyebut meme tersebut sebagai kritik.
Baca juga : Istana Bantah Isu Pertemuan Jokowi dan SBY
Jika melongok ke konteks, cicitan Rachland berawal dari kala ia mengunggah foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdiri di samping lukisannya. Pada cicitannya Rachlan menulis,"Sambil menjalankan PPKM, Pak SBY memilih memilih melatih bakat melukisnya di studio beliau di Cikeas. Ini lukisan terbaru. Pantai Pacitan. Biru di langit, biru di laut bersatu dalam jiwa, memberi teduh dan mencipta ketenangan. Indahnya negeri tanpa merah amarah dan amukan wabah," tulis Rachland.
Akun @Gunawan94592770 lantas mengontari foto tersebut. "Kapan lukis candi hambalang." Komentar akun tersebut lantas dibalas Rachland dengan meme Jokowi yang berujung hujatan dan kecaman netizen kepadanya.
Seusai dibanjiri hujatan dan kecaman netizen, akun Rachland kini sudah dikunci dan berganti nama menjadi @LeonardoCollin_ (OL-8)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved