Wapres: Tangani Covid-19 Jangan Ada Ego Kewilayahan di Jabodetabek

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta adanya integrasi program dan koordinasi yang baik antara gubernur yang berada di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Tingginya mobilitas penduduk di wilayah tersebut dalam hal mencari nafkah berpotensi menjadi salah satu bentuk rantai penyebaran virus covid-19.

“Penanganan Covid di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek baik secara program maupun data itu harus dilakukan secara terintergrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI [Jakarta], Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Jadi tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata-mata,” tegas Ma’ruf saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satgas Penanganan covid-19 Jabodetabek melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Senin (2/8).

Wapres juga meminta perlunya penanganan secara terpadu dari hulu ke hilir. Ma’ruf menilai, apabila penanganan di hulu dapat dilakukan dengan baik maka di hilir akan mengikuti. “Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T nya Testing, Tracing dan Treatment,” tandasnya.

Apalagi, ungkap, Ma’ruf, saat ini ditemukan varian-varian baru Covid-19 seperti varian delta dan varian kappa yang memiliki kemampuan penularan lebih tinggi dibandingkan varian awal yang terdeteksi. Oleh karena itu, penanganan dari hulu menjadi semakin penting untuk diterapkan. “Kita harus terus waspada karena memperkuat upaya penangangan di hulu 3M 3T terus menerus ditingkatkan sehubungan dengan adanya kasus-kasus baru nanti harus diwaspadai, yaitu perilaku kasus baru yang terus berkembang, varian baru, Delta dan Kappa misalnya sekarang diketahui,” imbau Ma'ruf.

Wapres pun berpesan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta seluruh jajaran pimpinan di wilayah aglomerasi Jabodetabek agar dapat melakukan koordinasi lebih lanjut tentang penanganan pandemi Covid-19 di wilayah ini agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi ego kewilayahan. “Dan perlunya ada koordinasi nanti Menteri Dalam Negeri dan Satgas, koordinasi dari wilayah-wilayah ini jangan sampai ada semacam, kalau istilah Pak Jaksa Agung, ego kewilayahan. Sebab ini menjadi suatu daerah yang aglomerasi, mungkin perlu dicari modelnya seperti apa,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melaporkan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka menangani pandemi Covid-19 di Jakarta yang menjadi pusat perkantoran serta pusat niaga bagi wilayah di sekitarnya. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pemberian vaksinasi tidak hanya bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, namun juga bagi penduduk dengan KTP luar Jakarta yang berdomisili dan menempuh pendidikan di Jakarta.

Di sisi lain, Anies juga melaporkan bahwa bagi sektor esensial dan kritikal yang tetap menjalankan operasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pihaknya telah mengeluarkan kebijakan bagi para pekerja di sektor esensial dan kritikal untuk mendaftarkan dirinya. Sehingga, mobilitas masyarakat yang keluar dan masuk ke Jakarta dapat dikendalikan. “DKI mengeluarkan kebijakan untuk semua pekerja di sektor esensial dan kritikal itu untuk registrasi, terdaftar. Yang mendaftarkan siapa? Tempat bekerjanya. Lalu keluarlah kebijakan mereka mengisi form dari perusahaan namanya STRP, Surat Tanda Registrasi Pekerja. Orang boleh keluar masuk Jakarta kalau membawa surat itu. Kalau surat itu bukti bahwa dia memang sektor esensial atau sektor kritikal. Jadi itu untuk pengendalian pergerakan yang kita lakukan sejak awal Juli,” ujar Anies. (OL-8)