Senin 02 Agustus 2021, 21:30 WIB

Wapres: Tangani Covid-19 Jangan Ada Ego Kewilayahan di Jabodetabek

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Wapres: Tangani Covid-19 Jangan Ada Ego Kewilayahan di Jabodetabek

Setwapres
Wapres Ma'ruf Amin

 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta adanya integrasi program dan koordinasi yang baik antara gubernur yang berada di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Tingginya mobilitas penduduk di wilayah tersebut dalam hal mencari nafkah berpotensi menjadi salah satu bentuk rantai penyebaran virus covid-19.

“Penanganan Covid di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek baik secara program maupun data itu harus dilakukan secara terintergrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI [Jakarta], Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Jadi tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata-mata,” tegas Ma’ruf saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satgas Penanganan covid-19 Jabodetabek melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Senin (2/8).

Wapres juga meminta perlunya penanganan secara terpadu dari hulu ke hilir. Ma’ruf menilai, apabila penanganan di hulu dapat dilakukan dengan baik maka di hilir akan mengikuti. “Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T nya Testing, Tracing dan Treatment,” tandasnya.

Apalagi, ungkap, Ma’ruf, saat ini ditemukan varian-varian baru Covid-19 seperti varian delta dan varian kappa yang memiliki kemampuan penularan lebih tinggi dibandingkan varian awal yang terdeteksi. Oleh karena itu, penanganan dari hulu menjadi semakin penting untuk diterapkan. “Kita harus terus waspada karena memperkuat upaya penangangan di hulu 3M 3T terus menerus ditingkatkan sehubungan dengan adanya kasus-kasus baru nanti harus diwaspadai, yaitu perilaku kasus baru yang terus berkembang, varian baru, Delta dan Kappa misalnya sekarang diketahui,” imbau Ma'ruf.

Wapres pun berpesan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta seluruh jajaran pimpinan di wilayah aglomerasi Jabodetabek agar dapat melakukan koordinasi lebih lanjut tentang penanganan pandemi Covid-19 di wilayah ini agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi ego kewilayahan. “Dan perlunya ada koordinasi nanti Menteri Dalam Negeri dan Satgas, koordinasi dari wilayah-wilayah ini jangan sampai ada semacam, kalau istilah Pak Jaksa Agung, ego kewilayahan. Sebab ini menjadi suatu daerah yang aglomerasi, mungkin perlu dicari modelnya seperti apa,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melaporkan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka menangani pandemi Covid-19 di Jakarta yang menjadi pusat perkantoran serta pusat niaga bagi wilayah di sekitarnya. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pemberian vaksinasi tidak hanya bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, namun juga bagi penduduk dengan KTP luar Jakarta yang berdomisili dan menempuh pendidikan di Jakarta.

Di sisi lain, Anies juga melaporkan bahwa bagi sektor esensial dan kritikal yang tetap menjalankan operasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pihaknya telah mengeluarkan kebijakan bagi para pekerja di sektor esensial dan kritikal untuk mendaftarkan dirinya. Sehingga, mobilitas masyarakat yang keluar dan masuk ke Jakarta dapat dikendalikan. “DKI mengeluarkan kebijakan untuk semua pekerja di sektor esensial dan kritikal itu untuk registrasi, terdaftar. Yang mendaftarkan siapa? Tempat bekerjanya. Lalu keluarlah kebijakan mereka mengisi form dari perusahaan namanya STRP, Surat Tanda Registrasi Pekerja. Orang boleh keluar masuk Jakarta kalau membawa surat itu. Kalau surat itu bukti bahwa dia memang sektor esensial atau sektor kritikal. Jadi itu untuk pengendalian pergerakan yang kita lakukan sejak awal Juli,” ujar Anies. (OL-8)

Baca Juga

DOK PUSPEN TNI

Pengamat Menilai Anggota Komisi I DPR Gagal Paham Soal Bakamla

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 September 2021, 13:52 WIB
Untuk pertahanan sudah jelas ada TNI AL yang mengawal pertahanan dan kedaulatan NKRI di laut dan telah sesuai dengan UU No 5 tahun...
Dok.NasDem

Fraksi NasDem Bahas Revisi Perpres No. 33 Tahun 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 26 September 2021, 13:38 WIB
Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan berkelanjutan di setiap...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Kasal Yudo Margono Sebut Kedisiplinan Kunci SDM Bermutu

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 26 September 2021, 13:09 WIB
Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan generasi muda mesti memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dengan karakter itu akan banyak memupuk para...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Cegah Konflik di Myanmar semakin Memburuk

Bentrokan antara pasukan perlawanan bersenjata dan militer dalam beberapa hari terakhir telah mendorong gelombang evakuasi baru di wilayah barat laut

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya