Jumat 30 Juli 2021, 14:05 WIB

Hukumannya Dipangkas, Joko Tjandra Mengaku Belum Puas

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Hukumannya Dipangkas, Joko Tjandra Mengaku Belum Puas

MI/Susanto
Joko S Tjandra, terdakwa kasus suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat.

 

TERDAKWA perkara suap terkait pengurusan fatwa Mahkaman Agung (MA) dan penghapusan nama dari daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan red notice, Joko Soegiarto Tjandra, tampaknya belum puas dengan peringanan hukuman dari majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Hakim pengadilan tingkat banding yang diketuai Muhamad Yusuf dan beranggotakan Haryono, Singgih Budi Prakoso, Rusydi dan Reny Halida Ilham Malik memangkas hukuman Joko dari 4 tahun dan 6 bulan, kemudian menjadi 3 tahun dan 6 bulan penjara. 

Adapun ketidakpuasan Joko Tjandra disuarakan melalui penasihat hukumnya, yakni Soesilo Aribowo. "Sebenarnya kami pun masih keberatan dengan putusan itu, pembuktiannya lemah," ujar Soesilo dalam keterangan resmi, Jumat (31/7).

Baca juga: Pengadilan Tinggi Diskon Setahun Vonis Joko Tjandra

Berdasarkan surat putusan Pengadilan Tinggi DKI yang diunggah di laman Direktori Putusan MA, hakim menilai Joko terbukti menyuap bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar US$500 ribu dari US$1 juta yang dijanjikan. 

Suap itu dilakukan untuk mengurus fatwa MA, agar Joko tidak menjalani eksekusi pidana 2 tahun penjara dalam perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Joko juga terbukti menyuap dua jenderal Polri untuk menghapus namanya dari DPO berdasarkan red notice dalam sistem ECS Dirjen Imigrasi. 

Baca juga: Banding Ditolak PT DKI, Vonis Irjen Napoleon tetap 4 Tahun

Kedua jenderal tersebut, yakni mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Adapun suap diberikan melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi.

Soesilo belum bisa memastikan untuk mengajukan kasasi ke MA terhadap putusan banding itu. "Saya mesti diskusi dengan Pak Joko dulu," pungkasnya. Hal senada juga disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

"Saat ini, JPU masih mempelajari putusannya," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso saat dikonfirmasi.(OL-11)
 

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Indrayadi TH

Kontak Senjata Dengan KKB, Satu Anggota Brimob Kelapa Dua Gugur

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 26 September 2021, 10:18 WIB
Kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan aparat TNI-Polri di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang kembali terjadi...
Ist/DPR

Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, DPR Minta BPK Audit

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 September 2021, 09:45 WIB
DPR mendorong adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya...
Ist/DPR

Pacu Minat Baca Masyarakat, Komisi X DPR Berharap Daerah Kembangkan Pojok Baca

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 26 September 2021, 09:36 WIB
Sofyan Tan mengharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota dapat membuat pojok baca yang berada di pedesaan untuk meningkatkan minat baca di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Cegah Konflik di Myanmar semakin Memburuk

Bentrokan antara pasukan perlawanan bersenjata dan militer dalam beberapa hari terakhir telah mendorong gelombang evakuasi baru di wilayah barat laut

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya