Moeldoko Yakin 137 Konflik Agraria Rampung pada Tahun Ini

KEPALA Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan pihaknya telah menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria sepanjang tahun ini.

Dari jumlah tersebut, pihaknya menargetkan 137 kasus dapat terselesaikan pada 2021. "Tahun ini kita targetkan penyelesaian 137 dari total 1.191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke Istana," ujar Moeldoko dalam seminar virtual, Rabu (28/7).

Untuk mencapai target tersebut, Moeldoko pun mendorong seluruh kementerian atau lembaga (K/L) terkait untuk mempercepat program Pengukuhan Kawasan Hutan (PKH). Khususnya, di lima provinsi rawan konflik, yaitu Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Papua.

"Salah satu masalah utama adalah tahapan pengukuhan kawasan hutan. Proses tata batas dan inventarisasi yang menjadi dasar utama perubahan SK kawasan hutan. Untuk ini, penyelesaiannya lama, sehingga kerap memicu konflik," jelas Moeldoko.

Dia pun mengaku telah mengirimkan surat kepada TNI-Polri untuk membantu menyelesaikan persoalan kawasan hutan. Moeldoko juga meminta K/L terkait sektor agraria untuk mempercepat terwujudnya Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

Upaya itu harus dilakukan untuk menekan potensi tindakan korupsi. Serta, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun investor.

“Kalau permasalahan di hulu tidak dibenahi, di hilir tidak akan tercipta pengelolaan kehutanan yang baik. Akhirnya, berpotensi menghambat seluruh program pembangunan nasional,” tandasnya.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti