Senin 26 Juli 2021, 21:05 WIB

Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung          

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung          

Ilustrasi
Ilustrasi pengadilan

 

SETELAH permohonan penggabungan perkara ganti rugi ditolak majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, warga korban korupsi bantuan sosial sembako covid-19 Jabodetabek kini mengajukan upaya hukum kasasi. Pendaftaran kasasi dilakukan oleh tim advokasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Upaya hukum tersebut diajukan terhadap penetapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang justru menolak permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara korupsi mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara," kata pengacara publik YLBHI Ahmad Fauzi, Senin (26/7).

Penolakan penggabungan perkara itu sebelumnya disampaikan oleh hakim ketua yang memeriksa perkara Juliari, Muhammad Damis, pada Senin (12/7) lalu. Menurut Damis, lokasi PN Jakarta Pusat tidak sesuai dengan alamat terdakwa/tergugat Juliari, baik yang tertuang dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum maupun surat permohonan penggabungan gugatan.

Fauzi mengatakan penolakan itu tidak hanya melanggar ketentuan hukum, melainkan juga kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Pihaknya menilai hakim telah menyesatkan penafsiran Pasal 98 KUHAP.

Baca juga : Penyuap Nurdin Abdullah Divonis 2 Tahun Penjara

"Justru aneh, sebab perkara pidana khususnya korupsi yang waktu dan tempat kejadiannya di Jakarta di sidangkan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," jelasnya.

Selain itu, tim advokasi warga menduga penetapan hakim itu akan dijadikan dasar Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia ketika menghadapi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Menurut Fauzi, penetapan majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap warga akan meruntuhkan masa depan pemberantasan korupsi yang seolah hanya memikirkan kepentingan negara.

"Penetapan yang melanggar hukum dan HAM tersebut hars dilawan melalui mekanisme yang tersedia, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung," tandas Fauzi.

Pihaknya berharap agar MA bisa mengoreksi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, tim advokasi warga juga meminta agar MA mejalankan amanat UU Kekuasaan Kehakiman dengan tidak menolak memeriksa perkara tersebut. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Kasal Yudo Margono Sebut Kedisiplinan Kunci SDM Bermutu

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 26 September 2021, 13:09 WIB
Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan generasi muda mesti memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dengan karakter itu akan banyak memupuk para...
 MI/PIUS ERLANGGA

PBNU: Muktamar NU Ke-34 Pasti Diterpa Gangguan

👤 Andhika Prasetyo 🕔Minggu 26 September 2021, 12:47 WIB
Miftachul Akhyar meminta seluruh pengurus dan warga NU untuk terus waspada. Bahkan, sikap suudzon atau berburuk sangka harus dijadikan...
ANTARA FOTO/Indrayadi TH

Kontak Senjata Dengan KKB, Satu Anggota Brimob Kelapa Dua Gugur

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 26 September 2021, 10:18 WIB
Kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan aparat TNI-Polri di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang kembali terjadi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Cegah Konflik di Myanmar semakin Memburuk

Bentrokan antara pasukan perlawanan bersenjata dan militer dalam beberapa hari terakhir telah mendorong gelombang evakuasi baru di wilayah barat laut

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya