Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk ekstra berhati-hati terkait perpanjangan PPKM, sekaligus pelonggarannya untuk sektor usaha kecil. Sebab, dari hasil evaluasi pemerintah, terdapat sejumlah indikator penularan covid-19 yang belum turun.
“Meski sudah ada tren penurunan, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah, indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga angka kematian, di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan,” ujar Puan di Jakarta, Senin (26/7).
Menurutnya, perpanjangan PPKM dengan segala penyesuaiannya harus mampu menurunkan semua indikator penularan covid-19. Termasuk, angka kematian saat isolasi mandiri.
Baca juga: Presiden: Kekuatan Doa Bantu Kalahkan Pandemi
“Pemda tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isoman tidak lapor. Justru di situlah tugas aparat yang dibantu masyarakat, untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM level 4 dilanjutkan,” imbuh Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa pemerintah harus lebih responsif terhadap setiap perubahan kondisi penularan covid-19. “Dalam strategi gas dan rem, kalau PPKM level 4 diperlonggar (untuk sektor usaha kecil), berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya melepas rem,” pungkasnya.
Baca juga: Tito Larang Papua Gunakan Istilah Lockdown
Dalam kondisi pelonggaran seperti ini, kata Puan, pemerintah harus lebih sigap mengambil tindakan. Tentunya, jika terjadi lonjakan kasus covid-19. Menurutnya, data laju penularan covid-19 menjadi instrumen yang sangat vital dalam pengambilan setiap kebijakan.
"Jangan pernah sekali-kali mempermainkan data. Misalnya dengan menurunkan testing, agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali,” tegas Puan.
Dia pun meningatkan pemerintah untuk terus meningkatkan tes, pelacakan dan juga menambah tempat isolasi terpusat. “Dalam kondisi seperti ini, penurunan jumlah testing dan tracing tidak boleh terjadi dengan alasan apapun,” katanya.(OL-11)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved