Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk ekstra berhati-hati terkait perpanjangan PPKM, sekaligus pelonggarannya untuk sektor usaha kecil. Sebab, dari hasil evaluasi pemerintah, terdapat sejumlah indikator penularan covid-19 yang belum turun.
“Meski sudah ada tren penurunan, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah, indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga angka kematian, di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan,” ujar Puan di Jakarta, Senin (26/7).
Menurutnya, perpanjangan PPKM dengan segala penyesuaiannya harus mampu menurunkan semua indikator penularan covid-19. Termasuk, angka kematian saat isolasi mandiri.
Baca juga: Presiden: Kekuatan Doa Bantu Kalahkan Pandemi
“Pemda tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isoman tidak lapor. Justru di situlah tugas aparat yang dibantu masyarakat, untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM level 4 dilanjutkan,” imbuh Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa pemerintah harus lebih responsif terhadap setiap perubahan kondisi penularan covid-19. “Dalam strategi gas dan rem, kalau PPKM level 4 diperlonggar (untuk sektor usaha kecil), berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya melepas rem,” pungkasnya.
Baca juga: Tito Larang Papua Gunakan Istilah Lockdown
Dalam kondisi pelonggaran seperti ini, kata Puan, pemerintah harus lebih sigap mengambil tindakan. Tentunya, jika terjadi lonjakan kasus covid-19. Menurutnya, data laju penularan covid-19 menjadi instrumen yang sangat vital dalam pengambilan setiap kebijakan.
"Jangan pernah sekali-kali mempermainkan data. Misalnya dengan menurunkan testing, agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali,” tegas Puan.
Dia pun meningatkan pemerintah untuk terus meningkatkan tes, pelacakan dan juga menambah tempat isolasi terpusat. “Dalam kondisi seperti ini, penurunan jumlah testing dan tracing tidak boleh terjadi dengan alasan apapun,” katanya.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved