Senin 26 Juli 2021, 15:38 WIB

Tito Larang Papua Gunakan Istilah Lockdown

Andhika prasetyo | Politik dan Hukum
Tito Larang Papua Gunakan Istilah Lockdown

Dok.MI
Mendgari Tito Karnavian (kiri)

 

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian melarang Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan istilah lockdown dalam upaya penanganan pandemi covid-19 di provinsi paling timur itu.

Tito menegaskan bahwa Indonesia tidak mengenal istilah lockdown. Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 25 tentang PPKM Level 4 di Luar Jawa dan Bali, pemerintah provinsi setempat bisa mengaplikasikan kebijakan tersebut.

"Saya sudah komunikasikan ke Pak Gubernur. Kita gunakan istilah PPKM level 4, bukan lockdown. Kalau lockdown nanti masyarakat jadi bingung. Belum tentu seluruh masyarakat memahami arti lockdown," ujar Tito di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7).

Ia meminta pemerintah daerah tidak membuat masyarakat bingung dengan memunculkan kebijakan yang berbeda dengan arahan pemerintah pusat.

"Kalau PPKM level 4, 3, 2 kan ada penjelasannya secara rinci. Itu rigid sekali bentuk-bentuknya apa saja, sektor kegiatan yang dibatasi apa saja," jelasnya.

Baca juga: Indef Tegaskan Prioritas Utama Adalah Kesehatan, Bukan Ekonomi

Mengacu pada situasi terkini, mantan kapolri itu menyebut ada tiga daerah di Papua yang masuk kategori level 4 yakni Jayapura, Mimika dan Merauke.

Ia berharap pemerintah provinsi setempat bisa segera bergerak cepat untuk menurunkan angka kasus aktif dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit.

"Kalau nanti indikatornya membaik, tentu bisa kita turunkan ke level 3 nantinya," tandas Tito.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua berencana menerapkan karantina wilayah atau lockdown dengan menutup semua akses masuk dan keluar mulai 1 Agustus sampai 30 Agustus 2021 mendatang.

Juru Bicara Gubernur Provinsi Papua Rifai Darus mengatakan kebijakan itu diambil untuk mengendalikan pandemi covid-19 supaya tidak semakin parah.

"Direncanakan, Papua akan menutup akses keluar dan masuk, baik jalur penerbangan maupun perairan. Penutupan tersebut diperkirakan akan berlangsung pada 1 Agustus sampai 31 Agustus 2021," kata Darus. (OL-4)

Baca Juga

Pendam Cenderawasih

Kapolri: Waspadai Keamanan Jelang Natal dan Tahun Baru di Papua

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:58 WIB
"Mendekati akhir tahun, isu lokal meningkat eskalasinya. Peningkatan ini akan menimbulkan potensi gangguan keamanan,"...
Antara/Rivan Awal Lingga

Moeldoko Dengarkan Mahasiswa, Legislator : Jaga Marwah Demokrasi 

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:20 WIB
Menurut dia, penyikapan pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu...
MI/Susanto

KPK Eksekusi Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:09 WIB
Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengurangi hukuman Amril dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara ditambah denda Rp300...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya