Skandal Partygate, Izin Parlemen Boris Johnson Dicabut

ANGGOTA Parlemen Inggris, Senin (19/6) memutuskan mencabut izin parlemen mantan perdana menteri Boris Johnson. Mayoritas anggota parlemen mengecam Johnson yang berbohong mengenai pesta yang melanggar aturan lockdown Covid-19.

Setelah dilakukan perdebatan yang cukup lama, anggota Parlemen memberikan suara 354 banding tujuh yang mendukung temuan Komite Hak Istimewa, dengan banyak anggota Partai Konservatif, termasuk Perdana Menteri Rishi Sunak, memilih abstain.

Selama debat tersebut, anggota parlemen dan mantan perdana menteri menganjurkan rekan-rekan mereka untuk mengecam Johnson, yang mengundurkan diri dari parlemen setelah diberitahu tentang temuan tersebut.

Baca juga: Boris Johnson Mengundurkan Diri dari Parlemen dengan Kemarahan

Pendahulu Johnson, Theresa May, mengatakan pemungutan suara ini akan menjadi "langkah kecil namun penting dalam memulihkan kepercayaan rakyat" terhadap parlemen.

May mendesak partainya untuk "menunjukkan bahwa kami bersedia bertindak ketika salah satu dari kami, seberapapun senior, terbukti tidak memenuhi standar," dalam sindiran jelas kepada Sunak dan keputusannya untuk abstain.

Baca juga: PBB Mendorong Pencegahan dalam Perang Melawan Terorisme

Johnson dan para pendukungnya yang semakin berkurang menggambarkan laporan komite ini sebagai "penyelidikan penyihir".

Mantan menteri Jacob Rees-Mogg mengatakan komite tersebut melakukan "upaya yang disengaja untuk mengambil interpretasi yang paling tidak menguntungkan... dari aktivitas Mr. Johnson".

Namun, Sunak, yang telah berjanji untuk mengembalikan integritas pemerintahan, mengatakan anggota bipartisan telah "melakukan pekerjaan mereka secara teliti". Namun, Sunak menolak untuk mengatakan bagaimana para anggota parlemen harus memutuskan sebelum laporan itu disampaikan dalam pemungutan suara.

"Ini adalah masalah bagi Dewan, bukan pemerintah. Itu adalah perbedaan penting dan itulah mengapa saya tidak ingin mempengaruhi siapapun sebelum pemungutan suara," katanya kepada ITV.

Namun, pemimpin oposisi Partai Buruh, Keir Starmer, mencoba menekan Sunak untuk tidak memihak antara pendukung laporan dan para pendukung vokal Johnson di Partai Konservatif secara umum.

"Ia harus menunjukkan kepemimpinan. Ayo! Masuk ke (tempat pemungutan suara) dan tunjukkan di mana ia berdiri dalam hal ini," katanya kepada ITV, menuduh Johnson melakukan "perilaku yang menyedihkan".

Dalam laporan berhalaman 106 minggu lalu, Komite Hak Istimewa menyatakan Johnson bersalah atas "penghinaan berulang (terhadap parlemen) dan... upaya untuk merusak proses parlemen".

Tidak ada "preseden untuk seorang perdana menteri yang ditemukan secara sengaja menyesatkan Dewan," tambah laporan tersebut.

Video

Meskipun Sunak berusaha mengakhiri skandal "Partygate", sebuah video muncul, Minggu (18/6) yang menunjukkan pejabat-pejabat Partai Konservatif berpesta pada Desember 2020 selama masa lockdown.

Menteri pemerintah Michael Gove meminta maaf atas pelanggaran aturan Covid tersebut. Apalagi saat itu masyarakat dilarang bersosialisasi atau bertemu orang terkasih, bahkan ketika mereka sekarat di rumah sakit atau panti jompo.

Kepolisian Metropolitan London mengkonfirmasi mereka sedang menyelidiki rekaman dari pertemuan Natal 2020 di markas besar Partai Konservatif. Dua dari mereka yang hadir dalam pesta tersebut diakui dalam daftar penghormatan pengunduran diri yang kontroversial milik Johnson, dan menghadapi desakan untuk mencabut nama mereka.

Dengan mengundurkan diri secara preemptif, Johnson menggagalkan rekomendasi komite untuk menangguhkan dirinya sebagai anggota parlemen selama 90 hari -- yang dapat mengakibatkan dia menghadapi pertarungan pencalonan yang sulit. Sebagai gantinya, komite merekomendasikan pencabutan izin parlemen Johnson. (AFP/Z-3)