Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengimbau negara-negara untuk mencegah penyebaran terorisme. Pencegahan itu dengan menangani "kondisi mendasar yang dapat menjadi pemicu terorisme," seperti kemiskinan.
"Meskipun kita telah mencapai kemajuan signifikan selama beberapa tahun terakhir, terorisme dan ekstremisme kekerasan terus berkembang dan berakar," ujar Guterres dalam konferensi di New York, Amerika Serikat.
Guterres mendesak negara-negara untuk "bersatu melawan ancaman global ini."
Baca juga: 19 Juni Peringatan Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik
Ia juga menyoroti kelompok terafiliasi Al-Qaeda dan Da'esh di Afrika semakin kuat di wilayah, seperti Sahel dan mengancam wilayah sekitar Teluk Guinea. Guterres juga menyinggung "warisan kekejaman" kelompok yang disebut Negara Islam (IS) di Suriah dan Irak.
Guterres menekankan gerakan neo-Nazi dan supremasi kulit putih menjadi ancaman keamanan dalam negeri utama di beberapa negara.
Baca juga: Indonesia Minta Dukungan Denmark untuk Jadi DK PBB
Dalam menggarisbawahi bahwa ekstremisme "memanfaatkan" berbagai krisis yang mempengaruhi dunia, mulai dari krisis pangan, energi, hingga perubahan iklim dan penyebaran kebencian secara daring, Guterres mengatakan, "Kita harus fokus pada pendekatan paling efektif untuk mengakhiri ancaman ini: pencegahan."
"Pencegahan tidak hanya berarti menggagalkan serangan dan menggagalkan rencana. Tetapi juga mengatasi kondisi mendasar yang dapat menjadi pemicu terorisme, seperti kemiskinan, diskriminasi, ketidakpuasan, infrastruktur dan institusi yang lemah, serta pelanggaran hak asasi manusia yang parah," ungkap Guterres.
Guterres juga menekankan bahwa perjuangan melawan terorisme harus menghormati hak asasi manusia, termasuk dalam hal repatriasi jihadis asing dan keluarga mereka yang masih ditahan dalam kamp-kamp setelah kekalahan IS.
"Saya mengulangi panggilan kepada seluruh negara anggota untuk membantu mempercepat repatriasi sebagai prioritas mendesak. Ini adalah masalah kepatutan dan belas kasihan, serta masalah keamanan," tambahnya. (Z-3)
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
PBB menutup 2025 dengan tunggakan kontribusi mencapai US$1,6 miliar (Rp26 triliun).
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
Sekjen PBB António Guterres tegaskan kontribusi AS adalah kewajiban hukum Piagam PBB usai Trump tarik diri dari 31 entitas. Cek dampak anggaran 2026.
Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan AS di Venezuela merupakan ancaman bagi stabilitas hukum internasional.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan ancaman terorisme di Indonesia, pada kurun 2023 hingga 2025, konsisten dan adaptif.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved