Rabu 14 Juli 2021, 14:00 WIB

Firli Sebut Mekanisme Vaksinasi Berbayar Individu Rawan Kecurangan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Firli Sebut Mekanisme Vaksinasi Berbayar Individu Rawan Kecurangan

MI/SUMARYANTO BRONTO
Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara Kick Andy

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pola vaksinasi gotong royong berbayar individu melalui BUMN PT Kimia Farma berisiko tinggi kecurangan (fraud). KPK tidak mendukung pola vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma lantaran menilai efektivitasnya rendah dan tata kelolanya rawan.

"Penjualan vaksin gotong royong kepada individu melalui Kimia Farma meskipun sudah dilengkapi dengan Permenkes, menurut KPK berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (14/7).

Firli menyampaikan KPK sudah memberikan beberapa catatan kepada pemerintah terkait pelaksanaan vaksin berbayar untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun potensi korupsi. KPK menilai skema vaksinasi berbayar tersebut rawan dari segi tata kelola lantaran berpeluang memunculkan reseller, efektivitasnya rendah, serta jangkauan Kimia Farma terbatas.

Firli mengatakan KPK memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi. Karena itu, KPK mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar.

Baca juga: 84 Ribu Karyawan Mal Terancam PHK Akibat PPKM Darurat

Penggunaan vaksin gotong royong kepada individu direkomendasikan tidak boleh menggunakan vaksin hibah baik bilateral maupun skema COVAX. Kemudian, perlu dibuka transparansi data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong by name, by address, dan badan usaha.

Lalu, pelaksanaannya direkomendasikan lembaga selain retail atau melalui institusi yang mampu menjangkau kabupaten/kota. Misalnya, dilakukan oleh rumah sakit swasta se-Indonesia atau kantor pelayanan pajak karena sudah mempunyai database warga yang mampu secara ekonomi. KPK juga menyarankan perbaikan logistik vaksin untuk mencegah kedaluwarsa dan distribusi yang lebih merata.

"Sebelum pelaksanaan vaksin mandiri, Kemenkes harus memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, dan lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi," ucap Firli.

KPK mengingatkan sesuai dengan Perpres Nomor 99 Tahun 2020, Menkes diperintahkan untuk menentukan jumlah, jenis, harga vaksin, serta mekanisme vaksinasi. Karena itu, lerlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monitoring pelaksanaan vaksin gotong royong secara transparan, akuntabel, dan dipastikan tidak terjadi kecurangan.(OL-4)

Baca Juga

Biro Pers Setpres

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina Angkat Indonesia di Mata Dunia

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:53 WIB
Menurutnya, politik bebas aktif menjadi satu alasan kunci Jokowi bisa melakukan kunjungan ke dua...
Dok pribadi

Pengguna Platform LUNA Tuntut Pencairan Rekening

👤Media Indonesia 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:35 WIB
SALAH satu pengguna platform LUNA dari PT Indodax Nasional Indonesia, Munawar Chalid, mengungkapkan kisah...
MI/M. Irfan

Penetapan Tersangka Baru Kasus Garuda, Erick : Program Bersih-bersih BUMN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 27 Juni 2022, 21:48 WIB
"Program bersih-bersih BUMN bukan sekadar ingin menangkap saja, tetapi bagaimana kita memperbaiki sistem agar bisa mencegah korupsi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya