Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menyatakan dukungan pelaksanaan vaksin gotong royong untuk individu maupun badan usaha guna mempercepat terbentuknya kekebalan komunal (herd immunity). Menurutnya, langkah ini juga demi mempercepat tercapainya vaksinasi secara nasional dengan keikutsertaan vaksinasi yang makin luas.
Menurut Evita, vaksinasi individu merupakan pengembangan dari vaksin gotong royong untuk badan usaha yang saat ini terus berlangsung mengingat masih banyak pihak belum tersentuh program vaksinasi gotong royong yang digawangi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Ternyata tidak sedikit perusahaan pribadi, perusahaan kecil, bahkan termasuk adanya kesulitan yang dihadapi warga negara asing mendapatkan akses vaksin," kata politikus PDI-Perjuangan itu dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (13/7/2021).
Perlu diingat, lanjut Evita, program vaksinasi gotong royong individu ini dibuka setelah dipastikan pasokan vaksin milik pemerintah makin masif. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena program vaksinasi gotong royong untuk individu dan perusahaan tidak akan mengganggu jatah vaksin masyarakat.
Dikatakan pula oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu, bahwa jenis vaksin yang digunakan maupun sumber pendanaannya berbeda. Vaksin gotong royong tidak menggunakan vaksin yang dialokasikan pemerintah. Selain itu, juga tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan atau hibah dari kerja sama bilateral.
“Vaksin gotong royong berasal dari keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan BUMN farmasi, sedangkan program vaksinasi pemerintah sumbernya dari APBN," katanya. Evita berharap program vaksinasi gratis dari pemerintah maupun mandiri atau gotong royong dapat berjalan lancar sehingga target vaksinasi nasional bisa segera tercapai. (RO/OL-09)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aturan pengupahan berpotensi memberikan tekanan terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur.
Mukota bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang strategis untuk menyiapkan kepemimpinan dunia usaha yang visioner dan relevan dengan tantangan global.
Kampus didorong untuk menggeser orientasi dari sekadar mencetak pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
Kadin Kota Tasikmalaya berkomitmen mengambil peran aktif sebagai fasilitator antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan mitra nasional
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved