Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin muncul dalam dakwaan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penyidik masih terus mencari bukti dugaan peran Azis dalam kasus suap yang juga melibatkan eks penyidik Stepanus Robin Pattuju itu.
"KPK bekerja berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik KPK masih terus bekerja keras untuk mencari, mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya," kata Firli Bahuri, Selasa (13/7).
Firli menegaskan KPK tidak akan pandang buku dalam menangani suatu perkara. KPK memahami ekspektasi masyarakat yang ingin kasua korupsi bisa diselesaikan secara tuntas.
Mantan Kapolda Sumatra Selatan itu menyampaikan KPK dalam menegakkan hukum memegang prinsip kepastian hukum, menimbulkan rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Dia menyatakan tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup. Setiap tersangka pun memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan yang cepat dan segera diajukan ke pengadilan.
"Jadi siapapun pelakunya yang diduga mengetahui ataupun diduga terlibat, dengan bukti yang cukup KPK tidak akan pandang bulu. Siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK," ucap Firli.
Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial didakwa menyuap eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju Rp1,69 miliar dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (12/7). Suap itu diduga diberikan untuk tak menaikkan kasus dugaan korupsi jual-beli jabatan di Tanjungbalai ke penyidikan.
Dalam surat dakwaan, Syahrial disebut pernah ke rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu, Syahrial dan Azis membicarakan mengenai pilkada Tanjungbalai. Azis kemudian mengenalkan Syahrial ke Robin membantu memantau pilkada.
Penyidik KPK pada 9 Juni lalu sudah memeriksa Azis sebagai saksi. Dalam pemeriksaan itu, penyidik menyelisik dugaan Azis yang menjembatani pertemuan Robin dan Wali Kota Syahrial di rumah dinasnya. Dalam kasus itu, KPK menetapkan tiga tersangka yakni eks penyidik Robin, Wali Kota Syahrial, dan seorang advokat Maskur Husain. (Dhk/OL-09)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved