Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin muncul dalam dakwaan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penyidik masih terus mencari bukti dugaan peran Azis dalam kasus suap yang juga melibatkan eks penyidik Stepanus Robin Pattuju itu.
"KPK bekerja berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik KPK masih terus bekerja keras untuk mencari, mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya," kata Firli Bahuri, Selasa (13/7).
Firli menegaskan KPK tidak akan pandang buku dalam menangani suatu perkara. KPK memahami ekspektasi masyarakat yang ingin kasua korupsi bisa diselesaikan secara tuntas.
Mantan Kapolda Sumatra Selatan itu menyampaikan KPK dalam menegakkan hukum memegang prinsip kepastian hukum, menimbulkan rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Dia menyatakan tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup. Setiap tersangka pun memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan yang cepat dan segera diajukan ke pengadilan.
"Jadi siapapun pelakunya yang diduga mengetahui ataupun diduga terlibat, dengan bukti yang cukup KPK tidak akan pandang bulu. Siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK," ucap Firli.
Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial didakwa menyuap eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju Rp1,69 miliar dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (12/7). Suap itu diduga diberikan untuk tak menaikkan kasus dugaan korupsi jual-beli jabatan di Tanjungbalai ke penyidikan.
Dalam surat dakwaan, Syahrial disebut pernah ke rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu, Syahrial dan Azis membicarakan mengenai pilkada Tanjungbalai. Azis kemudian mengenalkan Syahrial ke Robin membantu memantau pilkada.
Penyidik KPK pada 9 Juni lalu sudah memeriksa Azis sebagai saksi. Dalam pemeriksaan itu, penyidik menyelisik dugaan Azis yang menjembatani pertemuan Robin dan Wali Kota Syahrial di rumah dinasnya. Dalam kasus itu, KPK menetapkan tiga tersangka yakni eks penyidik Robin, Wali Kota Syahrial, dan seorang advokat Maskur Husain. (Dhk/OL-09)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved