Rabu 23 Juni 2021, 15:15 WIB

Paspor Palsu Adelin, Imigrasi Koordinasi dengan Polri dan Kemendagri

tri subarkah | Politik dan Hukum
Paspor Palsu Adelin, Imigrasi Koordinasi dengan Polri dan Kemendagri

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Terpidana kasus pembalakan liar Adelin Lis

 

DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian maupun Kementerian Dalam Negeri terkait kasus pemalsuan paspor yang dilakukan oleh Adelin Lis.

Adelin diketahui merupakan terpidana kasus korupsi dan pembalakan liar di Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang sempat buron ke luar negeri. Ia ditangkap otoritas Singapura pada 2018 karena menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi. Pengadilan Singapura telah menghukumnya atas kasus tersebut dengan denda S$14 ribu dan deportasi.

Namun, kasus pemalsuan paspor yang dilakukan oleh Adelin di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum.

"Saat ini kami masih koordinasi dengan Polri dan Kementerian Dalam Negeri. Apabila sudah ada update, akan kami infokan," demikian disampaikan Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM, Arya Pradhana Anggakara kepada Media Indonesia melalui pesan singkat, Rabu (23/6).

Sebelumnya, ia mengungkap catatan empat paspor yang dipegang oleh Adelis. Pada 2002, paspor atas nama Adelis diterbitkan di Polonia. Tiga paspor berikutnya diterbitkan pada 2008, 2013, dan 2017 atas nama Hendro Leonardi. Tahun 2008 dan 2013 paspor tersebut diterbitkan di Jakarta Utara, sementara 2013 diterbitkan di Jakarta Selatan.

Arya menyebut seluruh persyaratan permohonan paspor dan mekanisme penerbitan paspor atas nama Hendro Leonardi telah melalui ketentuan, termasuk menunjukan dokumen seperti KTP dan surat persyataan ganti nama.

Baca juga: Dimintai Ganti Rugi oleh Penerima Bansos, Kubu Juliari Bingung

Kendati demikian, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Yenti Garnasih menyoalkan dokumen penyerta persayaratan ganti nama yang diajukan oleh Hendro Leonardi alias Adelin. Sebab, proses pergantian nama harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Menurutnya, banyak pihak yang terlibat dalam kasus pemalsuan paspor Adelin jika diungkap, mulai dari tingkat lurah maupun Dinas Dukcapil.

Saat dikonfirmasi mengenai keabsahan syarat yang diajukan Adelin saat membuat paspor atas nama Hendro Leonardi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakfrulloh belum bisa banyak berkomentar.

"Saya perlu cek dulu," katanya melalui pesan singkat.

Meskipun ditangkap pada 2018, Adelin baru menjalani sidang di Pengadilan Singapura pada 2021. Channelnewsasia.com pada Minggu (20/6) lalu melaporkan bahwa Otoritas Imigrasi dan Pemeriksaan (Immigration & Checkpoints Authority/ICA) Singapura telah meminta otoritas Indonesia untuk memverifikasi identitas Adelin sejak Juni 2018. Setelah beberapa kali peringatan, otoritas Indonesia baru meresponnya pada Maret 2021.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, pihak Kejaksaan menegaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura baru mendapatkan surat dari ICA pada 4 Maret 2021.

"Mengenai tahun 2018 sampai akhirnya dia ditangkap, kita baru tanggal 4 Maret 2021, KBRI Singapura baru mendapatkan surat dari ICA Singapura. Dari saat itu kita melakukan proses (pemulangan)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Saat ini, Adelin telah menjalani eksekusi badan di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung dan mengikuti protokol karantina kesehatan selama 14 hari sejak dipulangkan ke Indonesia pada Sabtu (19/6) malam.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 2008, Adelin divonis pidana penjara 10 tahun, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan, serta pidana uang pengganti sebesar Rp119,8 miliar serta dana reboisasi US$2,938 juta subsider 5 tahun. (OL-4)

Baca Juga

DOK Golkar.

Ingin Berjaya kembali, Golkar Berupaya Airlangga Menjadi Presiden 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 15:42 WIB
Golkar menjajaki koalisi dengan partai-partai yang tokohnya pernah di Golkar seperti Nasdem besutan Surya Paloh dan Gerindra besutan...
Dok MI

Komisi III DPR Desak Tindak Tegas Dugaan Bisnis Narkoba di Lapas

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 14:45 WIB
Karena dugaan bisnis kotor ini bukan hal baru, bahkan sudah berjalan cukup lama dan hampir terjadi di setiap...
MI/Adam

Wapres Tinjau GKI di Tanah Papua

👤 Indriyani Astuti 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 14:03 WIB
Wapres mengapresiasi dan memberikan ucapan terima kasih kepada pengurus GKI Jemaat Pniel Jayapura yang telah berkontribusi dalam melakukan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya