Tidak Mau Langgar UUD 45, Istana Tolak Ide Jokowi-Prabowo 2024

STAF Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menegaskan posisi Presiden Joko Widodo terkait wacana jabatan tiga periode. Presiden Jokowi menolaknya. Hal itu diungkapkannya menyusul pembentukan relawan yang mengusung Jokowi-Prabowo pada 2024.

"Presiden Joko Widodo tegak lurus terhadap konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan," kata Fajdroel melalui pernyataan persnya, Sabtu (19/6).

Fadjroel menekankan Presiden Jokowi dengan tegas menolak wacana jabatan tiga periode. Jokowi pun sudah berkali-kali menyampaikan penolakan itu. Presiden menilai wacana itu hanya akan membuat kegaduhan di tengah fokus pemerintah menangani pandemi covid-19.

Fadjroel juga mengungkit penolakan Jokowi itu pertama kali pada 2019. Kala itu, Jokowi menilai wacana tiga periode ingin menampar muka, cari muka, dan ingin menjerumuskan.

Jokowi juga kembali menegaskan penolakan itu pada Maret lalu. Saat itu Jokowi menyatakan tidak ada niat dan tidak berminat menjadi presiden tiga periode. Kepala Negara menegaskan konstitusi mengamanahkan dua periode dan itu harus dijaga bersama.

Sejumlah relawan mengatasnamakan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 menggelar pembentukan sekretariat untuk mendorong Jokowi maju bersama Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Mereka yang tergabung di Jokpro 2024 yakni Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari sebagai penasihat, Ketua Umum Baron Danardono Wibowo, dan Sekjen Timothy Ivan Triyono.

Jokpro 2024 menyebut mereka sebagai organisasi relawan pendukung Jokowi dan Prabowo. Jokpro 2024 mendukung Jokowi untuk maju kembali sebagai presiden tiga periode berdampingan dengan Prabowo. (OL-14)