Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
WAKIL Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Politikus Fahri Hamzah disebut ikut titip perusahaan yang berminat dalam budi daya lobster. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun akan menganalisa dugaan itu.
"Analisa diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan apakah keterangan saksi tersebut ada saling keterkaitan dengan alat bukti lain, sehingga membentuk fakta hukum untuk dikembangkan lebih lanjut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri, Rabu (16/6).
Ali mengatakan seluruh keterangan di dalam persidangan sudah menjadi fakta. Pihaknya juga sudah merekam dan mencatat dugaan penitipan perusahaan itu untuk didalami lebih jauh.
"Selanjutnya akan dianalisa tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam surat tuntutannya," ujar Ali.
Baca juga: Hari Ini, Pegawai KPK Jalani Pelatihan ASN
KPK tidak segan menindak Fahri Hamzah dan Azis Syamsuddin jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi ekspor benih lobster itu. Lembaga Antikorupsi itu tegaskan tidak akan pandang bulu dalam menjalankan tugas memberantas rasuah di Indonesia.
"Prinsipnya, tentu sejauh jika ada kecukupan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup, kami pastikan perkara ini akan dikembangkan dengan menetapkan pihak lain sbg tersangka," tegas Ali.
Sebelumnya, Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. Keduanya diduga menitipkan perusahaan yang tertarik ikut budi daya lobster.
Hal ini terungkap saat JPU KPK menampilkan percakapan elektronik antara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan staf khususnya, Safri.
Pada percakapan itu, Edhy menggunakan nama kontak BEP. (OL-1)
Wamen PKP Fahri Hamzah soroti double backlog 6 juta keluarga, tekankan pentingnya data tunggal, regulasi, dan off-taker demi hunian layak rakyat.
Indonesia tengah menghadapi krisis backlog perumahan yang dinilai semakin serius. Pemerintah menyebut sekitar 9,8 juta keluarga belum memiliki rumah sendiri.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Indonesia dan Qatar resmi menjalin kemitraan strategis untuk membangun satu juta rumah di Indonesia, sebuah proyek ambisius yang bertujuan mengatasi kekurangan perumahan di tanah air
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, akhirnya memberikan klarifikasi terkait keluhan 14 ribu pengembang yang menyatakan ketidakpuasan
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved