Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEBANYAK 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani pelatihan menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada hari ini, Rabu (16/6). Mereka akan diberi pembekalan dan orientasi untuk menjadi ASN sesuai jabatan masing-masing.
"Program ini merupakan kerja sama antara KPK dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (16/6).
Ali mengatakan pelatihan itu penting bagi para pegawai. Pelatihan ini juga merupakan kelanjutan dari pengucapan sumpah sebagai ASN.
Baca juga: TWK Sesuai UU KPK, Pimpinan KPK Hadir ke Komnas HAM Tak Masalah
Para pegawai akan diberikan pembekalan tentang pemahaman sistem kebijakan pembangunan nasional. Pegawai juga akan diajari tentang kebijakan pengelolaan organisasi pemerintah, serta kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
"Tiga kompetensi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan jenjang jabatan ASN di lingkungan KPK," ujar Ali.
Lembaga Antikorupsi, sebelumnya, sudah pernah memberikan pembekalan tentang ASN kepada pegawainya. Pembekalan itu dilakukan pada 11 Juni 2021.
Meski begitu, pegawai KPK harus mengikuti pembekalan lagi. Hal itu dilakukan agar 1.271 pegawai KPK makin mantap dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan masing-masing saat menjadi ASN. (OL-1)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved