Kamis 10 Juni 2021, 17:10 WIB

Mengadu ke Presiden, Sopir Kontainer: Banyak Pungli di Priok

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Mengadu ke Presiden, Sopir Kontainer: Banyak Pungli di Priok

Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi berdialog dengan sopir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

 

SAAT Presiden Joko Widodo meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, belasan sopir kontainer menyampaikan keluhan terkait banyaknya kasus premanisme dan pungutan liar di sekitar pelabuhan.

Keluhan itu mereka utarakan selepas menerima suntikan vaksin covid-19, yang ditujukan khusus bagi pekerja di sektor transportasi pada Kamis (10/6) ini.

Agung Kurniawan, seorang sopir kontainer mengungkapkan bahwa tindakan premanisme sudah berjalan selama bertahun-tahun, tanpa ada penyelesaian dari aparat keamanan. Dia dan banyak rekan pengemudi lainnya seringkali ditodong dan dipalak oleh bandit setempat.

Baca juga: Presiden: Pekerja Transportasi Jadi Prioritas Vaksinasi

"Ketika macet di daerah pelabuhan, kami sering jadi korban kejahatan. Preman datang ada yang mengambil handphone, sparepart kontainer, seperti ban dan aki," kisah Agung.

Saat insiden itu terjadi, pengemudi sopir lain tidak berani membantu, lantaran preman kerap membawa senjata tajam. "Semua takut. Kalau membantu, preman-preman itu bisa menyerang. Itu memprihatinkan sekali, Pak," sambungnya.

Munculnya tindakan kriminalitas juga diamini Abdul Hakim, yang juga seorang sopir kontainer asal Medan, Sumatera Utara. Pihaknya memohon kepada Kepala Negara untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sehingga, para pengemudi bisa bekerja dengan aman dan nyaman.

"Kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ke depan. Kami sangat sakit hati, Pak. Tidak ada kenyamanan untuk sopir yang mengemudi di Tanjung Priok," pungkas Hakim.

Baca juga: Pemerintah Kebut Perbaikan Indeks Infrastruktur Nasional

Selain soal premanisme, Hakim turut menceritakan banyaknya pungutan liar di sejumlah depo atau lokasi pengambilan dan pengembalian kontainer. Menurutnya, karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip sebesar Rp20 ribu, agar kontainer yang akan atau sudah dibawa, bisa segera diproses.

"Mereka meminta imbalan. Kalau tidak dikasih, kita diperlambat. Alasannya yang sana dulu, yang bayar dulu. Itu terjadi di Depo Fortune, Depo Dwipa, hampir semua depo rata-rata," jelas dia.

Mendengar keluhan para pengemudi kontainer, Presiden lantas memanggil ajudannya, Kolonel Abdul Haris. Kepala Negara pun meminta dirinya menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui sambungan telepon.

"Pak Kapolri, selamat pagi," sapa Jokowi, sapaan akrabnya.

Baca juga: Ada Larangan Mudik, Arus Logistik Malah Meningkat

"Siap, selamat pagi, Bapak Presiden," jawab Kapolri.

"Ini, saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Depo Fortune, NPCT 1, kemudian di Dwipa. Kedua, kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman. Keluhan ini tolong diselesaikan," tegas Preside.

"Siap Bapak," jawab Kapolri singkat.

Jokowi pun memastikan terus mengikuti proses penyelesaian dua persoalan tersebut. "Nanti saya ikuti proses ini. Sudah pendapatan sedikit, masih kena preman, kena pungli, itu yang saya baca di status media sosial. Keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," tandas Jokowi.(OL-11)

 

 

 

Baca Juga

Antara/Umarul faruq

Ada Wacana Pembubaran Densus 88, Mekeng : Densus 88 Perintah UU, Tidak Bisa Dibubarkan 

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 22:57 WIB
“Densus 88 masih dibutuhkan. Karena penanganan terorisme termasuk dalam extra-ordinary crimes against humanity. Tidak bisa ditangani...
Ilustrasi

Waspada, Begini Modus Mafia Tanah Menurut Kepala BPN 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 18 Oktober 2021, 22:08 WIB
Yang banyak korban ini adalah penipuan dengan meminjam atau pura-pura beli rumah. Mafia tanah datang, pura-pura ingin membeli rumah,...
Ist/DPR

Bertemu Pengunjuk Rasa di Simalungun, Wakil Ketua Komisi II DPR Siap Panggil PTPN IV

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 20:47 WIB
Kepada Junimart, para pengunjuk rasa menyampaikan keluhan terkait keberadaan lahan perkebunan milik masyarakat yang kini dikuasi PTPN...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya