Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
SAAT Presiden Joko Widodo meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, belasan sopir kontainer menyampaikan keluhan terkait banyaknya kasus premanisme dan pungutan liar di sekitar pelabuhan.
Keluhan itu mereka utarakan selepas menerima suntikan vaksin covid-19, yang ditujukan khusus bagi pekerja di sektor transportasi pada Kamis (10/6) ini.
Agung Kurniawan, seorang sopir kontainer mengungkapkan bahwa tindakan premanisme sudah berjalan selama bertahun-tahun, tanpa ada penyelesaian dari aparat keamanan. Dia dan banyak rekan pengemudi lainnya seringkali ditodong dan dipalak oleh bandit setempat.
Baca juga: Presiden: Pekerja Transportasi Jadi Prioritas Vaksinasi
"Ketika macet di daerah pelabuhan, kami sering jadi korban kejahatan. Preman datang ada yang mengambil handphone, sparepart kontainer, seperti ban dan aki," kisah Agung.
Saat insiden itu terjadi, pengemudi sopir lain tidak berani membantu, lantaran preman kerap membawa senjata tajam. "Semua takut. Kalau membantu, preman-preman itu bisa menyerang. Itu memprihatinkan sekali, Pak," sambungnya.
Munculnya tindakan kriminalitas juga diamini Abdul Hakim, yang juga seorang sopir kontainer asal Medan, Sumatera Utara. Pihaknya memohon kepada Kepala Negara untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sehingga, para pengemudi bisa bekerja dengan aman dan nyaman.
"Kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ke depan. Kami sangat sakit hati, Pak. Tidak ada kenyamanan untuk sopir yang mengemudi di Tanjung Priok," pungkas Hakim.
Baca juga: Pemerintah Kebut Perbaikan Indeks Infrastruktur Nasional
Selain soal premanisme, Hakim turut menceritakan banyaknya pungutan liar di sejumlah depo atau lokasi pengambilan dan pengembalian kontainer. Menurutnya, karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip sebesar Rp20 ribu, agar kontainer yang akan atau sudah dibawa, bisa segera diproses.
"Mereka meminta imbalan. Kalau tidak dikasih, kita diperlambat. Alasannya yang sana dulu, yang bayar dulu. Itu terjadi di Depo Fortune, Depo Dwipa, hampir semua depo rata-rata," jelas dia.
Mendengar keluhan para pengemudi kontainer, Presiden lantas memanggil ajudannya, Kolonel Abdul Haris. Kepala Negara pun meminta dirinya menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui sambungan telepon.
"Pak Kapolri, selamat pagi," sapa Jokowi, sapaan akrabnya.
Baca juga: Ada Larangan Mudik, Arus Logistik Malah Meningkat
"Siap, selamat pagi, Bapak Presiden," jawab Kapolri.
"Ini, saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Depo Fortune, NPCT 1, kemudian di Dwipa. Kedua, kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman. Keluhan ini tolong diselesaikan," tegas Preside.
"Siap Bapak," jawab Kapolri singkat.
Jokowi pun memastikan terus mengikuti proses penyelesaian dua persoalan tersebut. "Nanti saya ikuti proses ini. Sudah pendapatan sedikit, masih kena preman, kena pungli, itu yang saya baca di status media sosial. Keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," tandas Jokowi.(OL-11)
Direktur RSUDAM, Imam Ghozali, memastikan seluruh civitas hospitalia akan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen bersama menciptakan pelayanan bersih dan bebas pungli.
Tampak sekelompok orang melakukan pungli ke pemotor yang hendak menerobos trotoar saat macet.
Demosi merupakan pemindahan seorang personel ke jabatan yang lebih rendah. Ini bisa berupa penurunan pangkat, jabatan atau tanggung jawab.
Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan program cek kesehatan gratis (CKG) dilakukan tanpa pungutan biaya. Menurutnya masih banyak oknum petugas yang melakukan pungutan liar (pungli)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved