Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT Presiden Joko Widodo meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, belasan sopir kontainer menyampaikan keluhan terkait banyaknya kasus premanisme dan pungutan liar di sekitar pelabuhan.
Keluhan itu mereka utarakan selepas menerima suntikan vaksin covid-19, yang ditujukan khusus bagi pekerja di sektor transportasi pada Kamis (10/6) ini.
Agung Kurniawan, seorang sopir kontainer mengungkapkan bahwa tindakan premanisme sudah berjalan selama bertahun-tahun, tanpa ada penyelesaian dari aparat keamanan. Dia dan banyak rekan pengemudi lainnya seringkali ditodong dan dipalak oleh bandit setempat.
Baca juga: Presiden: Pekerja Transportasi Jadi Prioritas Vaksinasi
"Ketika macet di daerah pelabuhan, kami sering jadi korban kejahatan. Preman datang ada yang mengambil handphone, sparepart kontainer, seperti ban dan aki," kisah Agung.
Saat insiden itu terjadi, pengemudi sopir lain tidak berani membantu, lantaran preman kerap membawa senjata tajam. "Semua takut. Kalau membantu, preman-preman itu bisa menyerang. Itu memprihatinkan sekali, Pak," sambungnya.
Munculnya tindakan kriminalitas juga diamini Abdul Hakim, yang juga seorang sopir kontainer asal Medan, Sumatera Utara. Pihaknya memohon kepada Kepala Negara untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sehingga, para pengemudi bisa bekerja dengan aman dan nyaman.
"Kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ke depan. Kami sangat sakit hati, Pak. Tidak ada kenyamanan untuk sopir yang mengemudi di Tanjung Priok," pungkas Hakim.
Baca juga: Pemerintah Kebut Perbaikan Indeks Infrastruktur Nasional
Selain soal premanisme, Hakim turut menceritakan banyaknya pungutan liar di sejumlah depo atau lokasi pengambilan dan pengembalian kontainer. Menurutnya, karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip sebesar Rp20 ribu, agar kontainer yang akan atau sudah dibawa, bisa segera diproses.
"Mereka meminta imbalan. Kalau tidak dikasih, kita diperlambat. Alasannya yang sana dulu, yang bayar dulu. Itu terjadi di Depo Fortune, Depo Dwipa, hampir semua depo rata-rata," jelas dia.
Mendengar keluhan para pengemudi kontainer, Presiden lantas memanggil ajudannya, Kolonel Abdul Haris. Kepala Negara pun meminta dirinya menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui sambungan telepon.
"Pak Kapolri, selamat pagi," sapa Jokowi, sapaan akrabnya.
Baca juga: Ada Larangan Mudik, Arus Logistik Malah Meningkat
"Siap, selamat pagi, Bapak Presiden," jawab Kapolri.
"Ini, saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Depo Fortune, NPCT 1, kemudian di Dwipa. Kedua, kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman. Keluhan ini tolong diselesaikan," tegas Preside.
"Siap Bapak," jawab Kapolri singkat.
Jokowi pun memastikan terus mengikuti proses penyelesaian dua persoalan tersebut. "Nanti saya ikuti proses ini. Sudah pendapatan sedikit, masih kena preman, kena pungli, itu yang saya baca di status media sosial. Keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," tandas Jokowi.(OL-11)
Personel di lapangan dilarang keras meminta sumbangan, baik dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) maupun dalih lainnya.
Banyak penerima PIP yang tidak tahu bahwa dirinya diusulkan sebagai penerima. Hal ini mengakibatkan dana PIP yang harus kembali ke kas negara.
KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi memastikan tidak akan ada ruang bagi praktik premanisme di pasar baru Sentra Grosir Cikarang (SGC) usai penertiban 500 lebih lapak pedagang pasar tumpah.
KEINDAHAN alam Jawa Barat mampu mengundang wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang.
Lokasi terjadinya pungli itu berada di simpang Jalan Kunir dan Jalan Kemukus.
ENAM orang diduga melakukan pungutan liar atau pungli ditangkap polisi akibat menutup pintu exit Tol Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka merupakan juru parkir.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved