Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PEMERINTAH berupaya memperbaiki indeks infrastruktur nasional, yang menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.
“Indeks infrastruktur terkait dengan indeks kemahalan konstruksi. Karena indeks kemahalan konstruksi itu yang dikejar oleh Bapak Presiden, terkait dengan biaya logistik. Agar harga itu affordable,” jelas Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (9/6).
Suharso menyebut persoalan indeks infrastruktur sempat membuat Kepala Negara geram. Tepatnya saat mengetahui ada pembangunan fasilitas publik yang tidak lengkap dan menyeluruh. Pada akhirnya, proyek tersebut menghasilkan manfaat yang minim bagi masyarakat.
Baca juga: Menhub Tegaskan LPI Jamin Proyek Infrastruktur dapat Berjalan
“Kami yang menginformasikan kepada Bapak Presiden, ada pembangunan waduk, tapi tidak diikuti dengan irigasi primer. Ada pembangunan pelabuhan, tapi tidak diikuti dengan pembangunan akses jalan,” papar Suharso.
“Kenapa? Karena awalnya daerah itu mengatakan mereka akan menyediakan jalan, tapi anggaran mereka tidak tercukupi, sekalipun DAK (Dana Alokasi Khusus) itu disediakan,” sambungnya.
Baca juga: Infrastruktur dan SDM, Kunci RI Terhindar dari Middle Income Trap
Untuk memperbaiki persoalan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas terjun ke lapangan untuk memastikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Pihaknya turut meminta DPR ikut serta menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami sekarang keluar dari sarang, kami datang ke daerah dan kami senang sekali kalau Komisi XI bisa menyertai kehadiran kami di provinsi. Kami ini baru hadir di 10 provinsi, masih ada 24 provinsi. Dengan demikian, kita bisa lihat realitasnya,” tukas Suharso.
Diketahui, beberapa waktu lalu Presiden mengutarakan kegeramannya dalam rapat koordinasi nasional pengawas intern pemerintah. Sebab, ada pembangunan infrastruktur yang tidak diikuti dengan fasilitas penunjang.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved