Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Tujuannya, mendongkrak mutu pengawasan tata kelola keuangan dan program kerja pemerintah daerah (pemda).
"Penguatan kapabilitas inspektorat daerah terus kita pacu. Itu khususnya mengenai mutu SDM, karena latar belakang mereka berbeda-beda, serta supaya mereka tidak dapat diintervensi," jelas Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak saat dihubungi, Selasa (8/6).
Menurutnya, upaya penguatan kapabilitas inspektorat daerah dilakukan secara berkelanjutan. Namun sejak 2020, mengalami hambatan karena adanya perubahan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.
Baca juga: KPK Minta Inspektorat Daerah Perkuat Pengawasan Anggaran
"Kita lakukan sertifikasi sejumlah keahlian bagi inspektorat daerah secara berkala. Setalah ada refocusing dan realokasi anggaran untuk covid-19, sedikit terhambat. Tapi, kita terus jalankan penguatan ini meskipun terbatas," imbuh Tumpak.
Lebih lanjut, dia mengatakan penguatan pengawasan tata kelola keuangan dan program pemda juga dilakukan melalui kerja sama asistensi APIP dengan Kejaksaan, Polri dan BPKP.
Baca juga: Komnas HAM Minta Pimpinan KPK Kooperatif Soal TWK
"Itu untuk menjaga independensi inspektorat. Kemudian, pengawasan bukan hanya tertib administrasi tata kelola keuangan, namun juga sesuai arahan Presiden Jokowi. Program itu harus delivered atau dirasakan oleh rakyat," pungkasnya.
Tumpak juga merespons usulan peningkatan kedudukan inspektorat di atas atau setara kepala daerah untuk menutup celah intervensi. Syaratnya, melalui revisi regulasi pemda. "Kalau wacana itu sebaiknya diutarakan ke KemenPAN-RB, karena yang berwenang dalam penataan organisasi," tutur dia.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta peran inspektorat daerah diperkuat. Hal itu perlu dilakukan agar inspektorat bisa memantau semua program pemda dan efektivitas pengelolaan anggaran.(OL-11)
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Empat perempuan muda tersebut yakni Yola, asal Kota Kupang, Karmelita asal Kabupaten Nagekeo, Ina, asal Kabupaten Lembata dan Helda asal Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Pemberian kental manis untuk balita didorong oleh masih tingginya persepsi salah dari orang tua yang menganggap kental manis kandungannya sama dengan susu sapi.
Pemda harus terus mengecek persiapan pilkada, seperti logistik maupun tempat pemungutan suara (TPS).
Maurit mendorong agar pemda melakukan koordinasi dengan KPUD dan Bawaslu, serta melaporkan penggunaan dana hibah tersebut.
Bank BJB juga telah melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan potensi ekonomi Desa Cibuluh.
DPRD DKI Jakarta akan mengawasi pemberian insentif tambahan bagi pegawai di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk memastikan insentif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved