Selasa 08 Juni 2021, 19:25 WIB

Kemendagri Pastikan Penguatan Inspektorat Daerah Terus Berjalan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Kemendagri Pastikan Penguatan Inspektorat Daerah Terus Berjalan

Antara
Suasana aktivitas kerja ASN di kantor Disdukcapil Aceh.

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Tujuannya, mendongkrak mutu pengawasan tata kelola keuangan dan program kerja pemerintah daerah (pemda).

"Penguatan kapabilitas inspektorat daerah terus kita pacu. Itu khususnya mengenai mutu SDM, karena latar belakang mereka berbeda-beda, serta supaya mereka tidak dapat diintervensi," jelas Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak saat dihubungi, Selasa (8/6).

Menurutnya, upaya penguatan kapabilitas inspektorat daerah dilakukan secara berkelanjutan. Namun sejak 2020, mengalami hambatan karena adanya perubahan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.

Baca juga: KPK Minta Inspektorat Daerah Perkuat Pengawasan Anggaran 

"Kita lakukan sertifikasi sejumlah keahlian bagi inspektorat daerah secara berkala. Setalah ada refocusing dan realokasi anggaran untuk covid-19, sedikit terhambat. Tapi, kita terus jalankan penguatan ini meskipun terbatas," imbuh Tumpak.

Lebih lanjut, dia mengatakan penguatan pengawasan tata kelola keuangan dan program pemda juga dilakukan melalui kerja sama asistensi APIP dengan Kejaksaan, Polri dan BPKP.

Baca juga: Komnas HAM Minta Pimpinan KPK Kooperatif Soal TWK

"Itu untuk menjaga independensi inspektorat. Kemudian, pengawasan bukan hanya tertib administrasi tata kelola keuangan, namun juga sesuai arahan Presiden Jokowi. Program itu harus delivered atau dirasakan oleh rakyat," pungkasnya.

Tumpak juga merespons usulan peningkatan kedudukan inspektorat di atas atau setara kepala daerah untuk menutup celah intervensi. Syaratnya, melalui revisi regulasi pemda. "Kalau wacana itu sebaiknya diutarakan ke KemenPAN-RB, karena yang berwenang dalam penataan organisasi," tutur dia.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta peran inspektorat daerah diperkuat. Hal itu perlu dilakukan agar inspektorat bisa memantau semua program pemda dan efektivitas pengelolaan anggaran.(OL-11)

 

 

 

Baca Juga

Antara

Tersangka Kasus Perindo Sempat Keliling Jakarta dan Berupaya Lari

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 23:58 WIB
IG sempat berkeliling di wilayah Jakarta sebelum akhirnya datang ke Gedung Bundar...
Dok kemenhub

Kemenhub Siapkan Strategi Antisipasi Lonjakan Covid-19 Libur Nataru

👤RO/Micom 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 23:30 WIB
Libur nataru jangan sampai merusak upaya mengendalikan covid-19 yang telah...
Antara/Jessica Helena Wuysang.

Korupsi Komisi Agen, Pejabat Askrindo Jadi Tersangka

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 20:27 WIB
Selain itu, ia juga membagi dan menyerahkan share komisi yang ditarik secara tunai di AMU kepada empat orang di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya