Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar pemerintah lebih proaktif menggunakan pendekatan yang humanis kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah dalam upaya pembebasan lahan pembangunan Tanggul Sungai Ciujung. Jika pembebasan lahan ini belum juga teratasi, target waktu pekerjaan akan mundur yang mengakibatkan konsekuensi anggaran.
Hal ini diungkapkan Andi saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Tanggul Sungai Ciujung di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (27/5/2021). Ia mengatakan bahwasanya masalah pembebasan lahan adalah masalah klasik yang kerap terjadi tidak hanya di Kementerian PUPR saja.
“Saya sudah sering kali sampaikan kepada para mitra kerja Komisi V DPR, agar pembebasan lahan diselesaikan lebih dahulu sebelum memulai pekerjaan fisik. Karena hal tersebut mengganggu serapan anggaran ataupun jangka waktu pelaksanaan kontrak.
Baca juga: DPR Meminta Mutu Pembangunan Tol Harus Jadi Perhatian
Jika terjadi seperti ini, apakah menjadi kesalahan rekanan ataupun kesalahan pemilik pekerjaan itu sendiri dalam konteks menyelesaikan masalah sosial yang ada di lapangan,” ujarnya.
Politikus Fraksi Partai Gerindra ini berharap, seperti yang telah direncanakan, Tanggul Sungai Ciujung jika sudah selesai kelak dapat mereduksi banjir sebesar 52 persen di wilayah Kabupaten Serang. Sehingga pembangunan tersebut bisa dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat.
“Jika kita mengacu pada bencana banjir tahun 2013 yang lalu, kurang lebih sekitar 19 ribu keluarga yang terkena dampak bahkan jalan tol Jakarta-Merak ini juga tergenang.
Baca juga: Pemerintah Diminta Bebaskan Lahan Proyek Tanggul Sungai Ciujung
Sehingga kita merasa Tanggul Sungai Ciujung ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi kembali,” harap Andi.
“Progres kegiatan proyek ini memang masih deviasi negatif, sehingga kita mengharapkan pihak balai dapat lebih memiliki tekanan untuk bisa mengejar ketertinggalan deviasi negatif tersebut. Agar bisa selesai tepat waktu sehingga tanggul ini bisa fungsional dan dirasakan betul oleh masyarakat,” sambung Legislator dapil Sulsel II ini.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Saroni Soegiarto mengatakan, persoalan tanah ini sudah dimulai sejak awal tahun 2018 dan hasilnya sudah 75% lahan yang sudah dibebaskan, jadi masih ada 25 persen lagi. Ia berharap pada tahun 2021 ini semua lahan sudah bisa dibebaskan.
Baca juga: DPR Apresiasi Pembangunan Hunian Terintegrasi di Rawa Buntu
“Kami dari awal sudah melakukan sosialiasi perencanaan dengan masyarakat dan juga telah melibatkan pemerintah daerah. Memang ada di beberapa lokasi pembangunan tanggul yang sebetulnya masyarakat itu mendirikan bangunan secara ilegal. Untuk yang seperti ini, biasanya kami ada kebijakan yang sifatnya silaturahmi, supaya mereka bisa membangun bangunan baru ditempat lain, tapi bukan ganti untung,” terangya. (RO/DPR)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Pemenang dianugerahi Tongkat Teratai dan Mahkota Teratai, sebagai simbol tanggung jawab dalam membawa nama Banten di ajang Nasional Duta Pariwisata Indonesia 2025.
Okta dikenal sebagai pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Menurut ibunya, Okta telah beberapa kali mencoba mendaftar sebagai anggota TNI dan Polri.
GUBERNUR Banten Andra Soni memperpanjang waktu pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.
Keluhan itu mereka sampaikan melalui Posko Pengaduan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang yang dibuka sejak awal Juni 2025 lalu.
KOALISI Pemuda Mahasiswa Banten (KPMB) menyampaikan beberapa catatan terkait aksi tanam mangrove yang digelar di kawasan pesisir Tangerang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved