Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI V DPR RI mengapresiasi sinergi yang ditunjukkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan serta BUMN terkait atas insiatif penyediaan hunian alternatif selain rumah tapak yakni hunian vertikal berbasis transportasi atau Transit Oriented Development (TOD) yang dibangun Perum Perumnas di kawasan Stasiun Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di lokasi pembangunan Rusun Rawa Buntu Serpong, Banten, Kamis (27/5/2021).
“Salah satu keuntungan dengan tinggal di TOD adalah selain mendapatkan hunian yang layak, masyarakat juga akan lebih mudah melakukan mobilisasi dengan menggunakan sarana transportasi seperti kereta api komuter,” ujar Sri Rahayu.
Baca juga: Dukung Wisata Religi, PUPR Tata Kawasan Pura Besakih Bali
Lebih lanjut, Ia menyampaikan, dengan memilih tinggal di TOD, masyarakat secara tidak langsung bisa menghemat pengeluaran untuk biaya transportasi. Apalagi ada jaminan dari jadwal sarana tranportasi seperti kereta api listrik (KRL), mengingat pelayanan yang ditunjukkan oleh PT KAI kepada masyarakat semakin baik.
“Pembangunan rusun ini tentunya untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bekerja di kota-kota besar. Di seluruh Indonesia sendiri, hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah perlu disiapkan sekitar 7 juta hunian,” ungkap Sri Rahayu.
Selain dipersiapkan untuk mereka yang berpenghasilan rendah, hunian vertikal ini juga menjadi sarana untuk mengurangi polusi dan kepadatan lalu lintas. “Karena masyarakat dengan mudah dapat mengakses transportasi yang terintegrasi yang tersedia di tempat ini,” tuturnya.
Baca juga: Kementerian PUPR Mulai Pembangunan Bendungan Ameroro di Sultra
Politikus PDI Perjuangan ini berharap agar harga yang ditawarkan ke masyarakat dapat terjangkau serta disediakan sistem pembayaran yang fleksibel. Juga alokasi untuk penyediaan hunian bersubsidi bisa diperbanyak mengingat kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini sedang menurun akibat pandemi Covid-19.
“Ke depannya Komisi V DPR RI mengharapkan sinergi antar kementerian serta BUMN dapat bekerjasama untuk menyediakan sarana prasarana perumahan, transportasi dan sarana pendukung lainnya, agar masyarakat dapat merasakan secara langsung pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah,” harap Sri Rahayu
Sebagaimana diketahui bahwa Pembangunan Rusun Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan dilakukan oleh Perum Perumnas di atas lahan seluas 24.626 m2 yang terdiri dari 6 tower dengan total hunian sebanyak 3.632 unit. Dimana pada tahap pertama dibangun sebanyak 3 tower terdiri dari 1.816 unit terbagi menjadi 330 hunian subsidi dan 1.486 hunian non subsidi.
Baca juga: PUPR Bangun Rusun untuk TNI di Gorontalo
(RO/OL-09)
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui melakukan alih fungsi lahan baku sawah (LBS) mencapai 500 hektare setiap tahunnya dan mengubahnya menjadi kawasan hunian.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Pada tahun 2025, RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro.
Diduga karena kurangnya kehati-hatian pengemudi, bus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk yang berada tepat di depannya.
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Ketua BAZNAS Kota Tangsel Mohamad Subhan mengutarakan sinergi antar-lembaga zakat menjadi kunci dalam menggali potensi zakat secara optimal, khususnya di Provinsi Banten.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved