Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun rumah susun (rusun) untuk anggota TNI yang bertugas di KOREM 133 NW/KODAM XIII MERDEKA di Kabupaten Gorontalo. Ketersediaan hunian turut mendukung TNI-Polri dalam melaksanakan tugas di tengah publik.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan rusun selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga diperuntukkan bagi TNI-Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (11/5).
Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Rusun Untuk Ponpes di NTB
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid berharap pembangunan rusun akan menambah semangat anggota TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan NKRI.
"Satu tower rusun senilai Rp19,5 miliar akan dibangun dengan berbagai fasilitas pendukung yang baik, agar anggota TNI bisa nyaman tinggal di hunian vertikal tersebut. Pembangunannya ditandai dengan proses ground breaking Rusun TNI AD yang akan dibangun di Kabupaten Gorontalo pada awal Mei lalu," imbuh Khalawi.
Baca juga: Dampak Pandemi, MBR Semakin Sulit Dapatkan Rumah
Rusun TNI yang dibangun satu tower setinggi tiga lantai itu terdiri dari 44 unit hunian tipe 36 dengan berbagia fasilitas. Mulai dari satu kamar tidur utama, satu kamar tidur anak, ruang tamu, dapur, kamar mandi dan ruang cuci, hingga dilengkapi dengan meubeulair seperti meja kursi makan dan lemari pakaian.
Terdapat fasilitas lainnya, seperti green water tank berkapasitas 80 kubik, instalasi listrik yang mencapai 1.300 watt per unit hunian, hidran yang akan dipasang bagian dalam di tiap lantai maupun luar dan prasarana, berikut sarana dan utilitas. Itu sebagaimana yang berstatus gedung negara. Lalu, ada fasilitas pendingin udara (AC) yang akan menambah kenyamanan.
Komandan KOREM 133 NW/KODAM XIII MERDEKA Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito mengatakan pihaknya sangat bersyukur bisa mendapatkan program bantuan rusun. "Perencanaan pembangunan rusun ini ada sejak 2019 lalu. Akhirnya dapat terealisasi dengan baik di tahun ini," tutur Bagus.(OL-11)
Permukaan air di Cengkareng Drain sudah mengalami penurunan dari 350 menjadi 315, sementara batas aman berada di angka 310.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pembangunan rusun terjangkau harus terus didorong agar warga punya akses hunian layak. Hunian vertikal jadi solusi keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan bahwa pada Masa Reses Ketiga DPRD DKI Jakarta, ia menerima berbagai macam aspirasi dari masyarakat di dapilnya.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved