Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun rumah susun (rusun) untuk anggota TNI yang bertugas di KOREM 133 NW/KODAM XIII MERDEKA di Kabupaten Gorontalo. Ketersediaan hunian turut mendukung TNI-Polri dalam melaksanakan tugas di tengah publik.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan rusun selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga diperuntukkan bagi TNI-Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (11/5).
Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Rusun Untuk Ponpes di NTB
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid berharap pembangunan rusun akan menambah semangat anggota TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan NKRI.
"Satu tower rusun senilai Rp19,5 miliar akan dibangun dengan berbagai fasilitas pendukung yang baik, agar anggota TNI bisa nyaman tinggal di hunian vertikal tersebut. Pembangunannya ditandai dengan proses ground breaking Rusun TNI AD yang akan dibangun di Kabupaten Gorontalo pada awal Mei lalu," imbuh Khalawi.
Baca juga: Dampak Pandemi, MBR Semakin Sulit Dapatkan Rumah
Rusun TNI yang dibangun satu tower setinggi tiga lantai itu terdiri dari 44 unit hunian tipe 36 dengan berbagia fasilitas. Mulai dari satu kamar tidur utama, satu kamar tidur anak, ruang tamu, dapur, kamar mandi dan ruang cuci, hingga dilengkapi dengan meubeulair seperti meja kursi makan dan lemari pakaian.
Terdapat fasilitas lainnya, seperti green water tank berkapasitas 80 kubik, instalasi listrik yang mencapai 1.300 watt per unit hunian, hidran yang akan dipasang bagian dalam di tiap lantai maupun luar dan prasarana, berikut sarana dan utilitas. Itu sebagaimana yang berstatus gedung negara. Lalu, ada fasilitas pendingin udara (AC) yang akan menambah kenyamanan.
Komandan KOREM 133 NW/KODAM XIII MERDEKA Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito mengatakan pihaknya sangat bersyukur bisa mendapatkan program bantuan rusun. "Perencanaan pembangunan rusun ini ada sejak 2019 lalu. Akhirnya dapat terealisasi dengan baik di tahun ini," tutur Bagus.(OL-11)
Film Keluarga Besar mengangkat ide cerita tentang sebuah keluarga berbadan besar yang tinggal di rumah susun (rusun).
Masyarakat diminta untuk terus bersabar dan tidak mengeluh jika masih tidak mau direlokasi ke rusun Jagakarsa.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno tengah mempertimbangkan untuk membangun rumah susun (rusun) di kawasan Kali Krukut segmen Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Kenaikan tarif air bersih di rumah susun (rusun) Jakarta memicu gelombang protes dari para penghuni.
Korban kebakaran Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran yang rumahnya ludes terbakar tidak bersedia direlokasi ke rumah susun (rusun).
Akibat kenaikan tarif air bersih ini yang mencapai 71%, beban yang ditanggung pemilik dan penghuni rumah susun makin berat
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved