Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
KEMENTERIAN PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun dan menjadi yang paling rendah selama kurang lebih 10 tahun terakhir.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan bahwa alokasi anggaran tahun 2025 sama dengan anggaran PUPR di masa awal pemerintahan Jokowi. Di tahun 2014, anggaran kementerian tersebut tercatat sebesar Rp76,46 triliun dan kemudian di tahun-tahun berikutnya naik signifikan seiring dengan program pembangunan infrastruktur yang cukup masif.
Baca juga : Kenaikan Anggaran Belum Dibarengi Komitmen Wujudkan Pendidikan Berkualitas dan Berkeadilan
"Tahun depan PUPR dialokasikan sebesar Rp75,63 triliun ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi," ujar Zainal dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, Jumat (16/8).
Berkurangnya anggaran yang diperoleh PUPR di tahun depan nanti tidak terlepas dari program prioritas pemerintahan baru. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran pada sektor lain seperti pendidikan dengan program makan bergizi gratis dan juga ketahanan pangan.
Meski demikian, Zainal mengatakan bahwa PUPR akan melanjutkan sejumlah program yang mendukung Asta Cita dari presiden terpilih. "Besaran alokasi ini tentu kita akan mendukung dan mengantisipasi apa yang menjadi Asta Cita dari presiden dan wakil presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi," imbuhnya.
Baca juga : Naik Drastis! Anggaran HUT ke-79 RI di IKN Capai Rp87 Miliar
Beberapa program yang akan dilanjutkan PUPR dengan anggaran tersebut adalah untuk bidang-bidang sumber daya air. PUPR akan terus melanjutkan pembangunan bendungan, irigasi baik pembangunan baru dan tentu peningkatan irigasi dengan total 17 ribu ha.
Selain itu pengairan yang baik, pertanian yang baik, juga perlu pengendalian banjir bukan hanya di pedesaan tapi juga di perkotaan. Hal lain yang juga perlu dipenuhi adalah prasarana air baku. "Dan tentu yang terakhir adalah mengambil quick win dari tema ketahanan pangan kami juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi yang sudah dibangun," tambahnya.
Dalam konektivitas, PUPR juga terus melanjutkan terutama untuk pembangunan jalan nasional. Begitu pula dengan pembangunan perumahan, air minum berbasis masyarakat di pedesaan dan juga sanitasi.(N-2)
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved