Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun dan menjadi yang paling rendah selama kurang lebih 10 tahun terakhir.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan bahwa alokasi anggaran tahun 2025 sama dengan anggaran PUPR di masa awal pemerintahan Jokowi. Di tahun 2014, anggaran kementerian tersebut tercatat sebesar Rp76,46 triliun dan kemudian di tahun-tahun berikutnya naik signifikan seiring dengan program pembangunan infrastruktur yang cukup masif.
Baca juga : Kenaikan Anggaran Belum Dibarengi Komitmen Wujudkan Pendidikan Berkualitas dan Berkeadilan
"Tahun depan PUPR dialokasikan sebesar Rp75,63 triliun ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi," ujar Zainal dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025, Jumat (16/8).
Berkurangnya anggaran yang diperoleh PUPR di tahun depan nanti tidak terlepas dari program prioritas pemerintahan baru. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran pada sektor lain seperti pendidikan dengan program makan bergizi gratis dan juga ketahanan pangan.
Meski demikian, Zainal mengatakan bahwa PUPR akan melanjutkan sejumlah program yang mendukung Asta Cita dari presiden terpilih. "Besaran alokasi ini tentu kita akan mendukung dan mengantisipasi apa yang menjadi Asta Cita dari presiden dan wakil presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi," imbuhnya.
Baca juga : Naik Drastis! Anggaran HUT ke-79 RI di IKN Capai Rp87 Miliar
Beberapa program yang akan dilanjutkan PUPR dengan anggaran tersebut adalah untuk bidang-bidang sumber daya air. PUPR akan terus melanjutkan pembangunan bendungan, irigasi baik pembangunan baru dan tentu peningkatan irigasi dengan total 17 ribu ha.
Selain itu pengairan yang baik, pertanian yang baik, juga perlu pengendalian banjir bukan hanya di pedesaan tapi juga di perkotaan. Hal lain yang juga perlu dipenuhi adalah prasarana air baku. "Dan tentu yang terakhir adalah mengambil quick win dari tema ketahanan pangan kami juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi yang sudah dibangun," tambahnya.
Dalam konektivitas, PUPR juga terus melanjutkan terutama untuk pembangunan jalan nasional. Begitu pula dengan pembangunan perumahan, air minum berbasis masyarakat di pedesaan dan juga sanitasi.(N-2)
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved