Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan bahwa pada Masa Reses Ketiga DPRD DKI Jakarta, ia menerima berbagai macam aspirasi dari masyarakat di dapilnya.
Ditemui di gedung DPRD pada Senin (21/7), anggota Komisi D tersebut mengatakan bahwa salah satu aspirasi reses yang penting untuk ditindaklanjuti adalah keluhan warga Rumah Susun Menara Samawa, Pondok Kelapa.
"Warga Menara Samawa menyampaikan kerusakan berbagai fasilitas yang tak kunjung diperbaiki oleh manajemen seperti lift, saluran air, serta sistem sanitasi. Aduan yang mereka sampaikan melalui kanal resmi Pemprov DKI seperti CRM pun kerap tidak mendapat respons," ujar Suhaimi dalam keterangannya.
“Laporan warga, respons manajemen Menara Samawa lambat bahkan cenderung menghindar saat ditanya soal rencana perbaikan. Menurut mereka, pengelola berulang kali menyampaikan alasan klasik: tidak ada anggaran untuk perbaikan. Padahal warga rutin bayar IPL," tambah dia.
Dirinya mengungkapkan yang lebih memprihatinkan, warga menemukan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di rusun tidak pernah difungsikan. Adapun limbah dari seluruh tower diduga dialirkan langsung ke luar kawasan tanpa pengolahan yang tentunya dapat mencemari lingkungan sekitar.
Menanggapi hal tersebut, Suhaimi menyatakan keprihatinannya dan akan membawa masalah ini ke tingkat Komisi D DPRD DKI Jakarta. Ia juga akan menyurati Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD) agar Sarana Jaya segera bertindak.
“Saya akan teruskan persoalan ini ke Dinas Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup, Wali Kota Jakarta Timur, dan BP BUMD. Sarana Jaya harus bertanggung jawab dan segera berkomunikasi aktif dengan warga. Tidak boleh ada pembiaran terhadap keluhan penghuni,” pungkas Suhaimi. (E-4)
Permukaan air di Cengkareng Drain sudah mengalami penurunan dari 350 menjadi 315, sementara batas aman berada di angka 310.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pembangunan rusun terjangkau harus terus didorong agar warga punya akses hunian layak. Hunian vertikal jadi solusi keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved