Kamis 20 Mei 2021, 14:46 WIB

Pemda Papua Diminta Tidak Manfaatkan Status Otonomi Khusus

 Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Pemda Papua Diminta Tidak Manfaatkan Status Otonomi Khusus

MI/Susanto
Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo.

 

GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo meminta pemerintah-pemerintah daerah di Papua tidak menyalahgunakan status karakteristik khusus yang disematkan pemerintah pusat kepada provinsi tersebut.

Penyalahgunaan status kekhususan, ucapnya, hanya akan membuat persoalan di Bumi Cendrawasih tidak kunjung mereda.

"Jangan karena punya karakteristik khusus kemudian disandera, dijadikan sebuah kartu untuk membesarkan aspirasi kelompok separatis. Jangan seperti itu," ujar Agus usai perayaan HUT ke-56 Lemhannas di kantornya, Jakarta, Kamis (20/5).

Pemerintah daerah di Papua harus memiliki kesadaran bahwa provinsi tersebut merupakan bagian dari NKRI yang memiliki fungsi pemerintahan yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Tanah Air.

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dalam penanganan keamanan di Papua.

"Dalam persoalan apapun, harus ada introspeksi timbal balik. Papua itu tidak dikecualikan di dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dalam hal ini dikendalilan pemerintah pusat. Itu harus disadari oleh seluruh pemangku kepentingan," tandasnya. (Pra/OL-09)

Baca Juga

Dok. Kemenko PMK

BNPT: Upacara HUT ke-77 RI di Ponpes Milik Baasyir sebagai Rasa Syukur

👤Putra Ananda 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 22:10 WIB
Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih yang berlangsung di Ngruki merupakan bukti cinta tanah air yang dilakukan oleh Abu Bakar...
Ist

Kapolri Dapat Dukungan dari Mahasiswa Terkait Penanganan Kasus Joshua

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 20:41 WIB
Jenderal Sigit dinilai mampu membuka kasus secara transparan, terbuka, dan berkeadilan serta tak pandang bulu sebagai bentuk...
Antara

Publik Minta Jokowi Batalkan Keppres Pelanggaran HAM Berat

👤Putra Ananda 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 20:20 WIB
Kontras menilai keppres anyar itu mengindikasikan negara tidak mampu memenuhi pilar keadilan. Padahal, negara memiliki kewajiban...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya