Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menemukan fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia puas terhadap kepemimpinan Jokowi.
Menyangkut penilaian kinerja pemerintahan hasil survei ini memperlihatkan jika sebagian besar masyarakat (63,1%) cenderung puas dengan kinerja Presiden Jokowi-Makruf Amin.
"Meskipun memberikan penilaian cenderung puas namun penilaian terhadap kinerja presiden dan wakil presiden hanya mencapai kisaran 6 dari skala 1-10," ujar Peneliti LP3ES Erwan Halil saat merilis hasil survei bertajuk Survei Pendapat Masyarakat Pelembagaan Partai Politik dan Isu-Isu Aktual Menuju 2024, Rabu (5/5).
Secara umum penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintahan juga tidak jauh berbeda. Bahkan kinerja lembaga politik seperti partai politik mencapai 53,3%, DPR 55,2%, DPRD 59,5% berada pada penilaian rendah atau kurang memuaskan dari masyarakat.
Kinerja sektor pemerintahan yang mendapat penilaian terendah yaitu peningkatan
kehidupan ekonomi atau 51,1%, penindakan pelanggar HAM 54%, pemberantasan
Korupsi 55,1% dan kebebasan berpendapat 59,2%.
Penilaian terhadap kebebasan berpendapat juga terkonfirmasi dengan persepsi terhadap ancaman kebebasan sipil dengan 52,1% responden menyebutkan bahwa sekarang ini semakin takut untuk menyatakan pendapat, berekspresi, berkumpul dan berserikat.
Survei LP3ES dilakukan di 34 Kota di Indonesia. Jumlah sampel 1.200 responden, terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih (penduduk usia dewasa) yang tercatat pada Pemilu 2019.
Sampel ditentukan dengan acak bertingkat (Multistage random sampling). Margin of error: +/- 2,8% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%. Pengumpulan data dilakukan pada 8-15 April 2021, melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. (OL-13)
Baca Juga: Dear Elit Politik, Masyarakat Ingin Regenerasi Pemimpin
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved