Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
OPERASI milier yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diharapkan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh sejumlah tokoh Papua yang tergabung dalam Forum Senior Papua dan Elemen Generasi Milenial di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
"Jadi, ini harus kita melihat secara jernih, sebagai mantan tentara saya selalu mengatakan kepada saudara-saudar saya adik adik saya di TNI bahwa pengalaman Timor-Timor itu menunjukkan kepada kita bahwa anytime PBB bisa masuk, manakala pelanggaran HAM itu mencapai satu titik tertentu yang diformulasikan sebagai genoside," ujar eks tokoh senior Papua yang juga mantan Menteri Keleutan dan Peri Freddy Numberi di Jakarta, Selasa (4/5).
Oleh karena itu, Freddy meminta agar oeprasi militer yang dilakukan di Papua dilakukan secara hati-hati.
Menurut Freddy, opsi penegakan hukum oleh aparat kepolisian lebih tepat dilakukan ketimbang operasi militer oleh TNI yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM bagi rakyat Papua.
"Saya melihat bahwa harus penegakan hukum yang dilakukan, TNI membantu Polri supaya terhindar dari pelanggaran HAM. Kalau Polisi tembak mati iti tidak ada pelangggaran HAM, tembak dalam rangka penegakan hukum. Sama saja seperti di Sumatra atau di Sulawesi," pungkasnya.
Baca juga: KKB Bakar Sekolah dan Puskesmas di Puncak Papua
Dalam kesempatan tersebut, Freddy juga mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat TNI-Polri. Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali pemberian label teroris kepada KKB.
"Sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yan justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang," ungkapnya.
Pemerintah juga diminta untuk lebih fokus pada penyelesaian akar masalah yang ada di tanah Papua sesuai hasil riset Lembaga Pemerintah RI, yaitu LIPI. Pemerintah juga diminta menyelesaikan sejumlah dugaan kasus korupsi di Tanah Papua hingga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah disepakati oleh pemerintah.
"Perlu evaluasi apakah pendekatan kekerasan selama ini di tanah Papua berhasil atau gagal? Dan pemerintah perlu memberi solusi bagi ribuan warga yang saat ini mengungsi dari kampung-kampung mereka, karena adanya serangan dari KKB maupun operasi penegakan hukum oleh Polri dibantu pihak TNI," ungkapnya. (A-2)
KPK tengah menyelidiki dugaan aliran dana kepada aparat kepolisian terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto melantik lima pejabat utama (PJU) dan lima Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya, pada Senin (21/7).
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan SMA Kemala Taruna Bhayangkara serta SMA Global Darussalam Academy di DI Yogyakarta.
Polisi dilempari botol dan suar asap dalam aksi protes di luar Bell Hotel, Epping, Essex. Hotel itu digunakan untuk menampung para pencari suaka.
SEBANYAK 691 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan.
Polda Metro Jaya resmi mulai menggelar Operasi Patuh Jaya 2025, pada Senin 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Salah satu fokus utama adalah menindak pengguna pelat nomor palsu.
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
Sinergi antara dunia industri dan institusi pendidikan, akan memperkuat ketahanan kesehatan nasional serta mempercepat kemandirian industri farmasi dan vaksin di Indonesia.
AJANG Indo Defence 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan menjadi momentum penting untuk melakukan penguatan industri pertahanan di Tanah Air.
Hakim federal di San Francisco menolak permintaan California untuk segera melarang penggunaan Marinir dan Garda Nasional oleh pemerintahan Trump dalam operasi penegakan hukum.
Laporan internasional mengungkap Korea Utara telah mengirim jutaan peluru dan ribuan pasukan ke Rusia, membantu serangan terhadap Ukraina.
Di negara manapun instalasi militer jauh dari lingkungan sipil dan mesti steril.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved