Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
PEMERINTAH resmi melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Keputusan itu ditempuh usai rentetan baku tembak yang menewaskan anggota TNI-Polri maupun warga sipil.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom menyebut pihaknya siap membawa masalah tersebut ke Pengadilan Internasional.
"Jika Pemerintah Indonesia secara konstitusi mengumumkan TPNPB-OPM dan organisasi perjuangan kemerdekaan lain sebagai organisasi teroris, maka kami siap ajukan masalah ini ke hukum internasional untuk uji materi," kata Sebby kepada mediaindonesia.com melalui keterangan tertulis, Kamis (29/4).
"TPNPB sudah punya kuasa hukum, dan kuasa hukum kami sampaikan bahwa jika Indonesia berani masukan TPNPB sebagai organisasi teroris, maka kami sangat siap bawa masalah ini ke Pengadilan Internasional," sambungnya.
Baca juga: Pemerintah Resmi Labeli KKB sebagai Kelompok Teroris
Sebelumnya, Menteri Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan keputusan pemerintah melabeli teroris disebabkan karena KKB telah melakukan tindakan pembunuhan dan kekerasan secara masif.
"Pemerintah menganggap organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dinyatakan sebagai teroris," kata Mahfud di Jakarta.
Menurut Mahfud, pelabelan itu telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Disebutkan, teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.
"Berdasarkan definisi itu, apa yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dan kelompok-kelompok lain beserta orang-orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris," jelasnya.
Mahfud menegaskan dengan pelabelan tersebut, pemerintah tidak sedang menghadapi rakyat Papua secara keseluruhan, tapi hanya segelintir orang. Pemerintah berjanji akan menghadapi teroris di Papua menurut ketentuan undang-undang.
Meski tidak menyebut angka pasti, Mahfud mengatakan aparat yang dikerahkan tidak akan banyak. Berdasarkan ketentuan undang-undang, lanjutnya, kepolisian akan berada di garda depan dengan bantuan penebalan dari TNI. Presiden Joko Widodo, kata Mahfud, telah berpesan agar dilakukan sinergitas.
Sementara itu, pemerintah tetap meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan kegiatan yang bersifat politis.
"Misalnya penggalangan terhadap tokoh-tokoh, mengindentifikasi lokasi-lokasi, kemudian melakukan penggalangan diplomasi bersama Kementerian Luar Negeri terhadap negara-negara sekitar di Pasifik atau negara-negara lain yang menjadi tempat pelarian orang-orang separatis," papar Mahfud. (Tri)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
KOMUNITAS anak-anak muda dari Papua, Tong Baronda, ingin menyuarakan budaya, adat, dan hasil komoditas asal Papua.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Faizal menyebut doktrin KKB terhadap para generasi milenial, merupakan masalah serius. Terlebih, regenerasi anggota KKB telah terjadi dan kerap beroperasi di lima kabupaten.
KEPOLISIAN bersama TNI tengah berupaya mengevakuasi pendulang emas yang selamat dari amukan diduga kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
SEBANYAK 11 warga sipil pendulang emas dikabarkan menjadi korban pembunuhan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka diduga kuat tewas akibat ditembak oleh KKB Papua.
Pendekatan keamanan memang penting, tapi tidak boleh berdiri sendiri.
(Menko PMK) Pratikno menyampaikan kondisi keamanan di Kabupaten Yahukimo, telah terkendali usai penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap guru dan tenaga kesehatan.
Ketua Komisi X DPR mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik setelah penyerangan di Yahukimo, Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved