Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENELITI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, menilai pelabelan teroris terhadap Organisasi Papua Merdeka maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dilakukan pemerintah tidak tepat. Pelabelan itu hanya akan mereduksi realitas konflik di Papua yang berakar dari empat persoalan utama.
"Persoalan identitas politik dan penafsiran terhadap sejarah, kekerasan politik dan pelanggaran HAM, marginalisasi orang asli Papua, dan kegagalan pembangunan atau otonomi khusus," papar Cahyo kepada mediaindonesia.com, Kamis (29/4).
Menurut Cahyo, pemerintah seharusnya melihat kelompok yang dilabeli kriminal bersenjata sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik yang terjadi harus melalui jalur dialog.
Lebih lanjut, ia menjelaskan kelompok yang disebut KKB itu tengah memperjuangkan kemerdekaan Papua. Ini diketahui karena kelompok tersebut memiliki simbol dan identitas yang jelas. Sementara ideologi yang dianut adalah perjuangan untuk kemerdekaan atau war of national liberation.
"Walaupun tidak punya seragam, mereka menduduki hutan-hutan yang tidak dijangkau aparat. Mereka ideologinya perjuangan untuk kemerdekaan, war of national liberation," jelas Cahyo.
Baca juga: Pemerintah Resmi Labeli KKB sebagai Kelompok Teroris
Cahyo mengatakan perlu dilakukan jeda kemanusiaan atau humanitarian pause di wilayah dengan tingkat kekerasan tinggi. Upaya itu dinilai sebagai pintu masuk untuk membuka ruang dialog dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk mencapai perdamaian.
"Jeda kemanusiaan sebenarnya pintu masuk menyelesaikan persoalan jangka panjang," tandasnya.
Pemerintah melalui Menteri Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara resmi mengumumkan pelabelan KKB sebagai kelompok teroris. Mahfud mengklaim pemerintah telah mendapat dukungan dari pimpinan MPR, Panglima TNI, Kapolri, dan tokoh masyarakat Papua.
Pelabelan itu, lanjut Mahfud, juga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (P-5)
Malaria akan sangat berbahaya bagi anak-anak. Pasalnya, imunitas anak-anak belum cukup kuat sehingga terkena malaria akan membahayakan nyawa.
senjata tradisional papua yang biasa digunakan dalam peperangan maupun sebagai alat rumah tangga yang memiliki fungsi ganda
makanan khas Papua yang terbuat dari bahan-bahan asli Papua, juga terdapat makanan ekstrem yang tidak lazim ditemukan di daerah lain
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
Eston berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) dan Progran Magister (S2) pada Program Studi (prodi) Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI
NASIB Tanah Papua tidak seindah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ironis memang, sumber daya alam begitu melimpah, tetapi kesejahteraan masyarakat Papua nyaris stagnan.
Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (6/5), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan sangat prihatin dengan memburuknya situasi keamanan di kota itu dengan cepat.
SEBANYAK 64 orang tewas terdiri atas 49 warga sipil dan 15 tentara, ketika kelompok ekstremis menyerang sebuah kapal dan kamp militer di Mali pada Kamis (7/9).
Pemimpin geng Haiti Jimmy Cherizier berjanji akan melanjutkan perlawanan kepada pemerintah menggulingkan Perdana Menteri Ariel Henry.
Seorang pejabat AS juga mengatakan Henry telah mengonfirmasi pengunduran dirinya melalui percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
PT ASABRI (Persero) menyerahkan SRKK dan NTTA kepada ahli waris tiga prajurit TNI AD yang gugur dalam kontak tembak dengan KKB di di Distrik Gome, Puncak, Papua.
Ketua Komisi X DPR mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik setelah penyerangan di Yahukimo, Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved