DPR Minta Mafia Karantina di Bandara Harus Diberantas

RATUSAN warga negara India masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat sewaan.

Masuknya warga negara India yang memiliki izin tinggal (KITAS) ini mengkhawatirkan karena tingginya kasus Covid-19 di negara tersebut. Beberapa orang di antaranya juga lolos dari karantina kesehatan diduga karena menyogok.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas bandara Soekarno-Hatta.

"Kasus ini hanya yang kebetulan terungkap, yang tidak terungkap bisa jadi lebih banyak. Pastikan seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang terkait diperiksa. Saya menduga ada mafia karantina kesehatan yang melibatkan orang dalam," ungkap Netty dalam keterangan media, Kamis (29/4).

Pada kasus ini polisi sudah menetapkan beberapa tersangka yang salah satunya adalah pensiunan Disparekraf DKI Jakarta.

"Kasus ini harus dibongkar dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya di tersangka saja, tapi harus sampai mengungkap seluruh jaringan mafia karantina kesehatan. Jangan sampai terulang lagi," tambah Nettty.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, keselamatan dalam negeri harus diutamakan karena di beberapa negara, termasuk India, saat ini sedang terjadi lonjakan kasus yang mengerikan.

"Bagaimana mungkin mereka bisa bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita sedang berjuang melawan pandemi covid-19 dengan keterbatasan jumlah vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lainnya," jelasnya.

"Pemerintah harus waspada memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi dan menimbulkan masalah kedepannya," ungkap politikus PKS ini.

Terakhir, Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini meminta agar pemerintah memperhatikan nasib WNI di negara dengan kasus Covid-19 tinggi.

“WNI yang berada di luar negeri harus diperhatikan. Segera berikan perlindungan yang maksimal dan berkoordinasi dengan lembaga maupun institusi-institusi terkait. Proses skrining di pintu-pintu masuk harus diperketat untuk mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung kurang dari 14 hari ke negara yang kasusnya tinggi,” ungkapnya. (Put/OL-09).