Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut pihaknya siap mengusut secara terang-benderang kasus dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan penyidik AKP Stepanus Robin Pattuju.
Lembaga antirasuah juga bakal mendalami keterkaitan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus tersebut.
"Ini akan dan terus akan digali. Tidak hanya berhenti di sini. Kita akan terus lakukan upaya untuk mengungkap seterang-terangnya perkara dan apa yang dilakukan saudara AZ (Azis) sebagai Wakil Ketua DPR," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Sabtu (24/4).
Baca juga: MAKI Desak Azis Syamsuddin Klarifikasi Tuduhan Suap Penyidik KPK
KPK mengungkapkan ada pertemuan di rumah Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Diduga, pertemuan itu membicarakan soal kasus jual-beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai, yang tengah ditangani lembaga antirasuah. Azis disebut mengenalkan AKP Stepanus Robin kepada Syahrial dalam pertemuan tersebut.
Firli mengatakan KPK akan bekerja keras untuk mencari dan mengumpulkan keterangan para saksi dan bukti lainnya dalam kasus itu. Sejauh ini, Firli belum bisa mendudukkan kepentingan Azis Syamsuddin, yang mengenalkan Wali Kota Tanjungbalai kepada AKP Stepanus Robin. Menurutnya, KPK bakal membutuhkan keterangan mereka.
Baca juga: KPK Tahan Wali Kota Tanjungbalai
"Para pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai saksi belum kami dapatkan (diperiksa). Sehingga, kami tidak bisa mendudukkan apa kepentingan AZ (Azis) mengurus hal-hal ini. Kalau mau pastinya, nanti setelah kita lakukan pemeriksaan," jelas Firli.
Dia memastikan bahwa penyidik KPK terus bekerja menuntaskan kasus itu. Terkait keterkaitan pihak lain dalam kasus tersebut, Firli menyebut pihaknya akan menggali dan memproses sesuai kecukupan bukti.
"Proses ini akan berlanjut sampai tuntas semua. Kami berjanji akan tuntaskan setuntas-tuntasnya. KPK akan selalu membuka, walaupun terkadang kalau terbuka, ada kritik caci-maki. Tapi kami siap untuk dikritik karena terbuka," tandasnya.(OL-11)
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved