Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut pihaknya siap mengusut secara terang-benderang kasus dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan penyidik AKP Stepanus Robin Pattuju.
Lembaga antirasuah juga bakal mendalami keterkaitan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus tersebut.
"Ini akan dan terus akan digali. Tidak hanya berhenti di sini. Kita akan terus lakukan upaya untuk mengungkap seterang-terangnya perkara dan apa yang dilakukan saudara AZ (Azis) sebagai Wakil Ketua DPR," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Sabtu (24/4).
Baca juga: MAKI Desak Azis Syamsuddin Klarifikasi Tuduhan Suap Penyidik KPK
KPK mengungkapkan ada pertemuan di rumah Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Diduga, pertemuan itu membicarakan soal kasus jual-beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai, yang tengah ditangani lembaga antirasuah. Azis disebut mengenalkan AKP Stepanus Robin kepada Syahrial dalam pertemuan tersebut.
Firli mengatakan KPK akan bekerja keras untuk mencari dan mengumpulkan keterangan para saksi dan bukti lainnya dalam kasus itu. Sejauh ini, Firli belum bisa mendudukkan kepentingan Azis Syamsuddin, yang mengenalkan Wali Kota Tanjungbalai kepada AKP Stepanus Robin. Menurutnya, KPK bakal membutuhkan keterangan mereka.
Baca juga: KPK Tahan Wali Kota Tanjungbalai
"Para pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai saksi belum kami dapatkan (diperiksa). Sehingga, kami tidak bisa mendudukkan apa kepentingan AZ (Azis) mengurus hal-hal ini. Kalau mau pastinya, nanti setelah kita lakukan pemeriksaan," jelas Firli.
Dia memastikan bahwa penyidik KPK terus bekerja menuntaskan kasus itu. Terkait keterkaitan pihak lain dalam kasus tersebut, Firli menyebut pihaknya akan menggali dan memproses sesuai kecukupan bukti.
"Proses ini akan berlanjut sampai tuntas semua. Kami berjanji akan tuntaskan setuntas-tuntasnya. KPK akan selalu membuka, walaupun terkadang kalau terbuka, ada kritik caci-maki. Tapi kami siap untuk dikritik karena terbuka," tandasnya.(OL-11)
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Herry Jung diduga memberi suap Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar pada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved