INDONESIA Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2020 tiga institusi penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya melakukan penindakan terhadap 444 kasus korupsi.
Jumlah tersebut sangat jauh dari target yang ditetapkan yakni 2.225 kasus. Lebih parahnya lagi, dari 444 kasus yang ditindaklanjuti, hanya tiga kasus yang dikenai pasal pencucian uang yakni PT Asuransi Jiwasraya, Danareksa Sekuritas, dan Jaksa Pinangki.
Hal tersebut sangat kontraproduktif dengan visi Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan pentingnya perampasan aset para koruptor. "Beliau selalu bicara jangan hanya fokus pada kasus tetapi juga bagaimana merampas kembali aset negara yang diambil koruptor. Tetapi kenyataannya di lapangan, hanya sedikit yang ditangani menggunakan pasal ini," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah, Minggu (18/4).
Ia pun melihat bahwa pesan yang disampaikan kepala negara terkait hal tersebut hanya sebatas gimik. "Karena ini juga diperparah dengan dikeluarkannya RUU Perampasan Aset dari Prolegnas Prioritas," sambung Wana.
ICW pun mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah memprioritaskan RUU Perampasan Aset sehingga gagasan pemiskinan koruptor yang selalu digaung-gaungkan bisa betul-betul terwujud. (P-2)
