Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
FRAKSI NasDem DPR RI bakal menindaklanjuti pemotongan pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi di PT Jiwasraya (Persero). Pemotongan dilakukan melalui restrukturisasi usai perusahaan asuransi pelat merah itu dihantam kasus korupsi.
"Akan mempelajari data-data yang masuk di Jiwasraya terutama dana pensiun para pegawai BUMN tersebut," kata Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi NasDem Martin Manurung dalam keterangan tertulis, Kamis (8/4).
Dia mengkritik kebijakan tersebut. Pemotongan dana pensiun tidak boleh dilakukan.
"Jangan dipotong dong dana pensiun, itu tidak manusiawi," ujar dia.
Baca juga: DPR Dorong Sinergi BUMN Bisa Berjalan Maksimal
Kritik serupa disampaikan anggota Komisi VI dari Fraksi NasDem Nyat Kadir. Dia menilai kebijakan tersebut tidak wajar.
Berdasarkan laporan Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya (FPBNJ), pemotongan dana pensiunan yang diperoleh sebesar 74%. Sehingga, nilai yang diperoleh semakin kecil.
"Dana pensiun masa dari sejuta rupiah, setelah restrukturisasi bisa jadi Rp200 ribu. Mau beli apa? Untuk swab antigen aja mereka tidak bisa," kecam Nyat Kadir.
Dia menyebutkan permasalahan ini bakal ditindaklanjuti. Fraksi NasDem di Komisi VI bakal mengajukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Jiwasraya, nasabah, dan stakeholder.
"Kita akan sampaikan kepada Ketua Komisi VI DPR RI untuk diadakan RDP," ujar dia.
Sementara itu, Ketua FPBNJ Syahrul Tahir mengusulkan kepada Fraksi NasDem agar tenggat waktu penerapan persetujuan restrukturisasi polis pensiunan dapat diundur. Jika perlu, polis anuitas pensiunan dikecualikan dari program restrukturisasi.
"Sehingga tidak ada risiko finansial yang berlebihan yang dibebankan kepada peserta pensiunan," kata Syahrul. (OL-1)
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
PT Pertamina berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Pembina UMKM Paling Berdedikasi dalam ajang UMKM BUMN Award 2025.
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rini menjelaskan bahwa Tom Lembong pernah menugaskan PT PPI untuk mengendalikan harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri.
Mulai dari masa awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar antarwilayah, hingga era Orde Baru yang membangun jalan nasional, pelabuhan, dan irigasi.
Perjalanan usaha sering kali berawal dari kecintaan pada tradisi keluarga. Inilah yang dialami Ratna, pemilik Baker’s Gram, sebuah UMKM di bidang kuline.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved