ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid mendorong sinergi BUMN yang digaungkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa berjalan lebih maksimal. Penilaian tersebut dikemukakan menyusul mangkraknya proyek pembangunan proyek smelter feronikel di Halmahera Timur.
Politikus PKB ini mengungkapkan, saat ini perkembangan proyek smelter disebut sudah mencapai 97,98%. Namun proyek yang rencananya sinergi dengan PLN tersebut operasionalnya tertunda lantaran belum ada aliran listrik.
"Membangun smelter tanpa pasokan listrik menjadi bukti sinergi antar-BUMN tidak berjalan dengan baik. Belum lagi ada indikasi proses tender yang tidak transparan," kata Abdul Wahid pada keterangan, Kamis (8/4).
Karena itu, kata Wahid membenahi sinergi perusahaan pelat merah harus menjadi pekerjaan rumah Kementerian BUMN.
"Saya lihat masih banyak yang perlu diperbaiki. Apalagi, jiwa enterpreneur pimpinan BUMN masih kurang, lebih banyak jiwa birokratifnya," kata Abdul Wahid.
Terkait pasokan listrik untuk smelter, diketahui tender lelang pengadaan power plant telah digelar sejak 2017. Namun belakangan terungkap kalau proses tender itu berbelit-belit. Hal itu terungkap dalam surat PLN yang dikirim ke PT Antam tetanggal 23 Juli 2020.
Dalam surat yang ditandatangani Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril, PLN menawarkan harga sebesar Rp595,65 per kilo watt per hour (kwh).
Masih dalam surat yang sama juga disebutkan, pada Agustus 2021 PLN menjanjikan smelter sudah commercial operation date atau COD.
Namun alih-alih memberi tanggapan kepada PLN, PT Antam justru membuka tender baru dan menggandeng pihak ketiga atau swasta sebagai procurement agent.
Padahal selama ini diketahui perusahaan BUMN, tak terkecuali PT Antam, memiliki Supply Chain Management (SCM), yang biasa di internal melakukan pengadaan tender.
Jika kemudian PT Antam melakukan tender ulang, dan pemenangnya mengantongi harga lebih besar dari yang ditawarkan PLN, Abdul Wahid mengatakan tak tertutup kemungkinan adanya permainan di dalam tubuh Antam.
"Itu tidak menutup kemungkinan, karena di BUMN masih banyak budaya makelar. Jika itu yang terjadi, sudah tidak betul itu. Menteri BUMN harus tegur pimpinan BUMN tersebut," katanya.
"Perlu ditegur karena telah menghambat progam percepatan program smelter," tukasnya.
Terkait persoalan smelter, Menteri Erick pernah menyoroti mangkraknya proyek tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (22/09/2020) lalu. Terlebih lagi proyek dibiayai lewat skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,5 triliun.
"PMN yang diterima ternyata tidak bisa maksimal. Sangat aneh kalau kita membangun smelter, tapi listriknya tidak ada," kata Erick.
Selama menjabat sebagai Menteri BUMN Erick kerap menggaungkan AHLAK sebagai core values yang dirumuskan akan diimplementasikan ke seluruh perusahaan pelat merah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020.
AKHLAK sendiri memiliki singkatan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Masing-masing nilai memiliki penjabarannya sendiri serta dilengkapi dengan panduan perilaku dan kode etik atau kode perilaku yang akan diterapkan di Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaannya.
Untuk diselaraskan ke seluruh BUMN, maka BUMN tersebut harus melakukan adaptasi secara taktis. Mengingat sebelumnya, masing-masing BUMN memiliki core values yang berbeda-beda, dilihat dari lini bisnis maupun orientasi operasionalnya.
Menurut dia, investasi pemerintah lewat PMN ini harusnya tidak bisa project based, tapi proses bisnis yang harus dijalankan bersama-sama. (RO/OL-09)
