Kamis 08 April 2021, 15:30 WIB

Lucas Divonis Bebas Lewat PK, ICW: Mahkamah Agung Makin Kelam

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Lucas Divonis Bebas Lewat PK, ICW: Mahkamah Agung Makin Kelam

Dok.MI
Gedung Mahkamah Agung

 

MAHKAMAH Agung (MA) membebaskan pengacara Lucas dalam kasus merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat putusan Peninjauan Kembali (PK). Fenomena ini dinilai sudah tidak istimewa sebab lembaga tertinggi yang memayungi peradilan itu kerap mengumbar diskon bagi pelaku korupsi.

"Indonesia Corruption Watch (ICW) beranggapan sejak awal Mahkamah Agung memang tidak menginginkan Lucas divonis penjara. Sebab, sebelumnya, pada tingkat kasasi, Lucas juga sudah mendapatkan pengurangan hukuman dari lima tahun menjadi tiga tahun penjara," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Media Group News, Kamis (8/4).

Menurut dia, putusan PK ini sekaligus menambah catatan kelam lembaga kekuasaan kehakiman tatkala menyidangkan perkara korupsi. Dalam catatan ICW, sejak tahun 2005, MA selalu menjatuhkan vonis ringan kepada para komplotan koruptor.

"Terakhir, pada tahun 2020, ICW mencatat rata-rata hukuman yang dikenakan kepada koruptor hanya 3 tahun 1 bulan penjara," katanya.

Baca juga: Diam-diam KPK Sedang Selidiki Kasus Baru di Jatim

Terakhir, kata Kurnia, selain presiden dan DPR yang selalu menjadi biang kerok pelemahan pemberantasan korupsi, pada kenyataannya, pengadilan juga menjalani praktik serupa. "Jadi, lengkap sudah, seluruh cabang kekuasaan menolak memperkuat agenda pemberantasan korupsi," pungkasnya.

MA mengabulkan PK Lucas melalui Ketua Majelis Hakim Agung Salman Luthan dengan anggota Prof Abdul Latief dan Sofyan Sitompul. Putusan itu terbit pada Rabu (7/4) dan tercatat dengan nomor register 78 PK/Pid.Sus/2021.

"Kabul," demikian putusan yang dilansir laman resmi MA, Kamis (8/4).

Sebelumnya atau 20 Maret 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Lucas dalam perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Hukuman Lucas dikurangi lima tahun penjara di tingkat banding.

Di tingkat kasasi, MA juga mengurangi vonis advokat Lucas dari lima tahun menjadi tiga tahun penjara. Lucas yang yakin tidak bersalah mengajukan PK dan dikabulkan.

Lucas terjerat kasus merintangi penyidikan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro. KPK mencari Eddy Sindoro yang diketahui berada di luar negeri.

Lucas menyarankan Eddy untuk mencabut paspor Indonesia agar bebas berada di luar negeri hingga perkaranya kadaluwarsa, 12 tahun. Lucas pun membantu Eddy supaya lolos dari pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta.

Lucas pun ditetapkan tersangka oleh KPK dan divonis bersalah oleh hakim karena terbukti merintangi penyidikan. Dia pun harus menjalani hukuman penjara tujuh tahun. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/PRASETIA FAUZANI

DPR akan Dukung Kebijakan untuk Mendapatkan Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Senin 12 April 2021, 05:35 WIB
Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan...
MI/Ramdani

Terkait Aksi Pencurian, DPR Minta KPK Evaluasi Sistem Pengawasan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 20:33 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan...
Ist

Anggota DPD RI Sesalkan Tindakan Komisaris Pelni Terhadap Ulama

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 19:49 WIB
Pembatalan tersebut, menurut Abdul Rachman Thaha, tampaknya lebih merefleksikan ketakutan tak berdasar yang bertemu dengan hasratnya...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya