Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader dari Partai PDI Perjuangan dianggap paling potensial menampung suara yang berasal dari pemilih Presiden Joko Widodo.
Dalam rilis hasil survei Saiful Murjani Research and Consulting (SMRC), penilaian positif terhadap kinerja pemerintah saat ini cenderung menguntungkan Ganjar. Sementara itu, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut unggul pada kelompok responden yang menilai buruk kinerja pemerintahan Joko Widodo.
Berdasarkan hasil survei, ada tujuh tokoh yang diketahui responden/pemilih menurut evaluasi atas kinerja pemerintah. Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas memaparkan terdapat 75,4% responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Joko Widodo.
Baca juga: Rampung di 2024, Jokowi Bisa 17-an di Istana Negara Ibu Kota Baru
Dari jumlah itu, ada 24% pemilih yang puas pada kinerja Presiden cenderung memilih Ganjar Pranowo. Lalu, 29% masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah Joko Widodo memilih Anies Baswedan.
Tujuh nama itu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Untuk sebaran suara, lanjut Sirajuddin, suara pemilih Jokowi tersebar dalam 15 nama, termasuk tujuh tokoh yang sudah disebutkan.
"Ke Ganjar sebesar 18,4%, lalu ke Anies Baswedan 15,2% dan Ridwan Kamil 13,1%," paparnya dalam rilis survei SMRC secara daring, Kamis (1/4).
Untuk suara pada partai politik jika dilakukan pemilihan saat ini, responden menjawab PDI Perjuangan memperoleh 24,9%. Kemudian, Golkar 11,6%, Geindra 11,6%, Demokrat 7,7%, PKB 7,5%, PKS 5,2%, NasDem 4,1%, berikut partai lain di bawah 3%.
Baca juga: Survei: Masyarakat Optimistis Ekonomi Membaik Setahun Mendatang
Sedangkan, apabila pemilihan presiden dilaksanakan saat ini, terdapat 44,2% responden belum menjawab, Joko Widodo dipilih oleh 15,2%, Prabowo 13,2%, Ganjar 6,1%, Anies Baswedan 5,4%, Sandi 3,1% dan selebihnya masih di bawah 3%.
"Dukungan pada Prabowo secara spontan 3 tahun menjelang Pilpres 2024 kurang lebih sama dengan 3 tahun menjelang Pilpres 2019, yakni sekitar 11%. Ini mengindikasikan peluang Prabowo tidak lebih baik dari 2019," jelas Sirajuddin.
Ketika dibuat pertanyaan dengan simulasi tertutup dan responden disodorkan 15 nama, Prabowo mendapat dukungan sebanyak 20,8%. Lalu, Anies Baswedan 131%, Ganjar Pranowo 12%, Sandiaga Uno 7,4%, Ridwan Kamil 6,7%, Tri Rismaharini 5,2% dan nama lainnya di bawah 3%.(OL-11)
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved