Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadikan bank garansi senilai Rp52,3 miliar dalam kasus Edhy Prabowo sebagai rampasan negara. KPK menegaskan pungutan dari para eksportir benih lobster dengan alasan jaminan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut ilegal lantaran tak memiliki dasar aturan.
"Terkait ini (aturan) PNPB-nya belum jelas maka semua bentuk pungutan oleh para tersangka ini ilegal. Sebab itu kami sita dan akan dirampas menjadi milik negara dalam penuntutan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/3).
KPK sebelumnya menyita duit Rp52,3 miliar itu dari Bank BNI 46 Cabang Gambir, Jakarta. Uang itu diduga berasal dari eksportir yang mendapat izin ekspor. Jaminan itu, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, merupakan jaminan untuk PNBP.
Karyoto mengatakan KPK memang mendapati keterangan mengenai bank garansi itu berkaitan dengan pencadangan PNBP. Pasalnya, dalam aturan PNBP yang ada, pemasukan negara dari ekspor benih lobster amat kecil. Nilainya hanya Rp250 per 1.000 ekor. Namun, KPK menegaskan penarikan bank garansi itu liar lantaran tidak ada aturannya.
Baca juga: PPATK: Pemberantasan Kejahatan Ekonomi di RI Belum Optimal
"Memang secara hukum tidak boleh, harus ada peraturan dulu baru ada pungutan. Kenapa lalu disita, karena setelah ada penangkapan ini kan dihibahkan kepada negara tidak mungkin sehingga ini nanti akan kami rampas menjadi milik negara," imbuhnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan penyidikan eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu sudah rampung dan dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik melimpahkan barang bukti dan keenam tersangka dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster (benur) itu.
Dengan pelimpahan ke penuntutan itu, Edhy Prabowo dan tersangka lain akan segera disidang. Rencana persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa KPK kini akan menyusun dakwaan.
"Dalam waktu 14 hari kerja, tim JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," kata Ali Fikri.
KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus itu yakni Edhy Prabowo, dua staf khusus yakni Safri dan Andreau Misanta Pribadi, sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin, staf istri Edhy, Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama Suharjito.
Status Suharjito saat ini sudah menjadi terdakwa. Dia sudah lebih dulu diproses di persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.(OL-4)
Pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
KPK mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik sejatinya mau menahan beberapa tersangka dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Namun, rencana itu dibatalkan karena alasan kesehatan pihak berperkaranya.
KPK meyakini amnesti yang telah diberikan ke Hasto tidak dilakukan atas pertimbangan sembarangan.
Asep mengatakan, Donny dan Harun masih menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pengurusan antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved