Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
WAKIL Gubernur Sulawesi Selatan yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Selasa (23/3), diperiksa sebagai saksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama delapan jam.
Sayangnya, setelah tiba di kantor antirasuah itu pada pukul 08.00 WIB dan keluar pukul 16.00, Andi Sudirman irit bicara. Dia hanya bilang dipanggil KPK sebagai saksi dan memberi keterangan terkait proyek strategis dan internal prosedur pemerintahan.
"Tadi kami dipanggil sebagai saksi. Pertanyaannya terkait proyek-proyek strategis di Sulsel serta internal prosedur pemerintahan. Informasi lebih detail, silakan ditanyakan ke internal KPK. Karena itu ranah KPK," kata Andi Sudirman singkat.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pun mengatakan pemeriksaan Andi Sudirman Sulaiman dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah.
Selain Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terdapat tiga pengusaha yang turut dipanggil oleh KPK sebagai saksi yaitu Andi Gunawan, Petrus Salim, dan Thiawudy Wikarso.
Dari penelusuran di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terlihat bahwa tiga saksi yang dipanggil KPK tersebut ialah pemenang sejumlah tender infrastruktur di Sulsel. (OL-14)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur nasional periode 2025–2029 mencapai US$ 625,37 miliar (Rp10.162 triliun).
Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tengah giat memodernisasi sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.
Kawasan Canggu kian dilirik investor dunia sebagai aset investasi potensial, tak hanya untuk masa kini tetapi juga jangka panjang.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
PingCAP mengumumkan perluasan kolaborasi strategis dengan Microsoft. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat adopsi infrastruktur data modern
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved