Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Ketua DPR Puan Maharani Singgung Etika Berpolitik

Putra Ananda
22/3/2021 14:27
Ketua DPR Puan Maharani Singgung Etika Berpolitik
Ketua DPR Puan Maharani(MI/Susanto)

KETUA DPR Puan Maharani menyinggung etika berpolitik dalam setiap aktivitas perpolitikan di Indonesia. Partai politik (parpol) memiliki tanggung jawab untuk memastikan kadernya mengedepankan etika politik dalam menjankan tugasnya terutama di parlemen.

“Pemikiran dan perilaku dari para anggota Dewan menjadi cerminan dari proses kaderisasi partai politik yang berjalan di Indonesia,” kata Puan, dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/).

Puan menegaskan, setiap kader parpol harus dibekali dan sudah melalui proses internalisasi etika politik. Sehingga penerapan etika politik, pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas jabatan publik.

“Penerapan etika politik oleh setiap anggota Dewan akan turut memengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada DPR,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Baca juga : DPR Apresiasi Dukungan Banda Aceh Dorong Kewirausahaan Pemuda

Dalam seminar yang mengambil tema “Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik” itu, Puan mengatakan bahwa peningkatan citra parlemen tidak dapat terjadi secara otomatis. Oleh karena itu, Puan mengingatkan pada seluruh anggota DPR RI untuk mematuhi kode etik yang berisi norma selama menjalankan tugas, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI.

“Ketika trust itu terbangun, maka Insya Allah citra dan wibawa parlemen turut meningkat di benak masyarakat,” sambung Puan.

Adapun penegakan kode etik ini dilakukan oleh alat kelengkapan DPR RI, yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan, yang dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Akan tetapi, lanjut Puan, Mahkamah Kehormatan Dewan perlu bekerja sama dengan berbagai elemen dalam ekosistem politik, termasuk dengan partai politik.

“Saya berharap dari seminar hari ini dapat dikuatkan komitmen dan gotong royong kita agar setiap pejabat publik di Indonesia beretika dalam menjalankan tugasnya. Serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa,” ucap Puan. (OL-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Baharman
Berita Lainnya