Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Plt juru bicara KPK Ali Fikri memaparkan penggeledahan dilakukan pada Sabtu (20/3) dan Minggu (21/3).
Sebanyak tiga rumah milik pihak yang terlibat dalam perkara itu digeledah oleh penyidik KPK pada Sabtu (20/3) lalu. Ketiga lokasi itu berada di Desa Cicangkanggirang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat; Buah Batu, Kabupaten Bandung; danDesa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.
"Di tiga lokasi ini, telah ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elekronik yang diduga terkait perkara," ujar Ali melalui keterangan tertulis, Senin (22/3).
Sementara penggeledahan yang dilakukan penyidik pada Minggu (21/3) kemarin juga menyasar kediaman milik pihak yang terlibat, yakni di Cimareme, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di sana, Ali menyebut penyidik turut mengamankan barang bukti berupa barang elektronik yang terkait dengan perkara itu.
"Selanjutnya bukti-bukti tersebut segera dianalisa untuk diajukan penyitaannya guna menjadi bagian kelengkapan berkas perkara penyidikan dimaksud," tandas Ali.
KPK sendiri sebenarnya sudah mengantongi nama tersangka dalam perkara ini. Kendati demikian, pengumuman maupun konstruksi perkara baru akan dilakukan saat proses penahanan. (Tri/OL-09)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
KPK menyita aset senilai lebih dari Rp100 miliar milik tersangka korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas, mulai dari jutaan dolar AS hingga tanah dan bangunan.
KPK ungkap dugaan Yaqut Cholil Qoumas terima fee percepatan haji khusus hingga Rp84 juta per jemaah. Simak detail aliran dana dan kerugian negara Rp622 M dalam kasus korupsi kuota haji.
KPK ungkap peran Gus Alex dalam korupsi kuota haji. Ia diduga instruksikan Kasubdit Kemenag longgarkan aturan T0. Kerugian negara capai Rp622 miliar.
KETUA Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan pesan agar para kader menahan diri dan menghormati proses hukum terkait penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
KPK telah melakukan penahanan terhadap Yaqut Cholil Qoumas untuk masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan.
Modus operandi yang dilakukan para tersangka memungkinkan calon jemaah yang baru mendaftar untuk langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang tertentu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved