Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Plt juru bicara KPK Ali Fikri memaparkan penggeledahan dilakukan pada Sabtu (20/3) dan Minggu (21/3).
Sebanyak tiga rumah milik pihak yang terlibat dalam perkara itu digeledah oleh penyidik KPK pada Sabtu (20/3) lalu. Ketiga lokasi itu berada di Desa Cicangkanggirang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat; Buah Batu, Kabupaten Bandung; danDesa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.
"Di tiga lokasi ini, telah ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elekronik yang diduga terkait perkara," ujar Ali melalui keterangan tertulis, Senin (22/3).
Sementara penggeledahan yang dilakukan penyidik pada Minggu (21/3) kemarin juga menyasar kediaman milik pihak yang terlibat, yakni di Cimareme, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di sana, Ali menyebut penyidik turut mengamankan barang bukti berupa barang elektronik yang terkait dengan perkara itu.
"Selanjutnya bukti-bukti tersebut segera dianalisa untuk diajukan penyitaannya guna menjadi bagian kelengkapan berkas perkara penyidikan dimaksud," tandas Ali.
KPK sendiri sebenarnya sudah mengantongi nama tersangka dalam perkara ini. Kendati demikian, pengumuman maupun konstruksi perkara baru akan dilakukan saat proses penahanan. (Tri/OL-09)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK mencatat telah menerima 2.273 laporan dugaan tindak pidana korupsi sepanjang Januari hingga Juni 2025. Laporan terbanyak berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.
KPK mengakui masih memiliki lima buronan yang hingga kini belum tertangkap. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut hal itu sebagai utang lembaga kepada masyarakat. Ini daftarnya
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
Penyidik KPK juga memanggil eks Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya M Rizal Sutjipto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved