Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar sebagai saksi dalam kasus ekspor benih losbter. Namun, Antam tak hadir memenuhi pemanggilan lantaran sedang berdinas di luar kota.
"Yang bersangkutan melalui konfirmasi secara tertulis tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan kegiatan dinas luar kota yang telah terjadwal sebelumnya," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (17/3).
Nama Sekjen KKP itu sebelumnya dikaitkan dengan penyitaan uang Rp52,3 miliar dari para eksportir dengan modus garansi bank. KPK sebelumnya menyita duit Rp52,3 miliar itu dari Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta.
Uang itu diduga berasal dari eksportir benih lobster yang disimpan sebagai garansi bank. KPK menyebut penarikan setoran duit jaminan dari eksportir itu berdasarkan perintah dari Edhy Prabowo kepada Sekjen KKP.
Baca juga : Irjen KKP Sebut Uang Garansi Rp52 Miliar untuk Jaminan
Sekjen KKP kemudian meneruskan soal garansi itu ke Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang kemudian diperintahkan lagi ke Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta. KPK menduga penarikan uang dari para eksportir itu tak memiliki dasar aturan.
Penyidik KPK juga memanggil Irjen KKP Muhammad Yusuf sebagai saksi. Ali Fikri mengatakan oenyidik memeriksa Yusuf terkait uang sitaan Rp52,3 miliar itu. Penyidik mendalami kebijakan Edhy yang menarik uang dari para eksportir itu.
"Didalami pengetahuannya (Muhammad Yusuf) antara lain terkait mengenai adanya kebijakan tersangka EP (Edhy Prabowo) agar pihak eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster untuk membuat bank garansi," kata Ali Fikri. (OL-7)
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
KPK bongkar modus 'target setoran' THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya. RSUD hingga Puskesmas dipalak hingga Rp100 juta sejak 2025. Cek kronologinya.
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
KPK resmi menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko terkait kasus pemerasan. Keduanya dijebloskan ke Rutan Merah Putih.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved