Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras. Pemanggilan Hartono terkait penyitaan satu unit sepeda lipat Brompton miliknya, yang diduga menyangkut kasus bantuan sosial (bansos) di masa pandemi covid-19.
"Sekjen Kemensos Hartono Laras hadir di KPK menghadap penyidik dalam rangka penyitaan satu unit sepeda Brompton, yang diberikan oleh tersangka AW (Adi Wahyono)," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (17/3).
Lembaga antirasuah menduga sepeda tersebut diberikan tersangka Adi Wahyono dari uang suap bansos. Uang untuk sepeda itu diduga berasal dari pejabat Kemensos lain, yang juga tersangka dalam kasus tersebut, yakni Matheus Joko Santoso.
Baca juga: KPK Dalami Seluk Beluk Pengadaan Bansos dari Juliari
"Uang pembelian sepeda diduga berasal dari tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) yang bersumber dari kumpulan para vendor, yang mendapatkan proyek pengadaan bansos tahun anggaran 2020," imbuh Ali.
Dalam persidangan sebelumnya, terungkap Sekjen Kemensos Hartono Laras dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Pepen Nazarudin pernah menerima sepeda Brompton dari Adi Wahyono.
Baca juga: Kasus Bansos, KPK Panggil Hotma Sitompul Hingga Politisi PDIP
Keduanya masing-masing diberikan satu unit sepeda Brompton pada 2020 lalu. Namun, pemberian itu dibantah terkait jabatannya maupun kasus bansos. KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk mantan Mensos Juliari Batubara.
Lalu, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry. Dari lima tersangka, baru perkara Harry dan Ardian yang sudah disidangkan di pengadilan.
Terkait Matheus, KPK memperpanjang lagi masa penahanan hingga 15 April mendatang. Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara. Selain itu, penyidik masih akan memanggil sejumlah saksi.(OL-11)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved