Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras. Pemanggilan Hartono terkait penyitaan satu unit sepeda lipat Brompton miliknya, yang diduga menyangkut kasus bantuan sosial (bansos) di masa pandemi covid-19.
"Sekjen Kemensos Hartono Laras hadir di KPK menghadap penyidik dalam rangka penyitaan satu unit sepeda Brompton, yang diberikan oleh tersangka AW (Adi Wahyono)," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (17/3).
Lembaga antirasuah menduga sepeda tersebut diberikan tersangka Adi Wahyono dari uang suap bansos. Uang untuk sepeda itu diduga berasal dari pejabat Kemensos lain, yang juga tersangka dalam kasus tersebut, yakni Matheus Joko Santoso.
Baca juga: KPK Dalami Seluk Beluk Pengadaan Bansos dari Juliari
"Uang pembelian sepeda diduga berasal dari tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) yang bersumber dari kumpulan para vendor, yang mendapatkan proyek pengadaan bansos tahun anggaran 2020," imbuh Ali.
Dalam persidangan sebelumnya, terungkap Sekjen Kemensos Hartono Laras dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Pepen Nazarudin pernah menerima sepeda Brompton dari Adi Wahyono.
Baca juga: Kasus Bansos, KPK Panggil Hotma Sitompul Hingga Politisi PDIP
Keduanya masing-masing diberikan satu unit sepeda Brompton pada 2020 lalu. Namun, pemberian itu dibantah terkait jabatannya maupun kasus bansos. KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk mantan Mensos Juliari Batubara.
Lalu, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry. Dari lima tersangka, baru perkara Harry dan Ardian yang sudah disidangkan di pengadilan.
Terkait Matheus, KPK memperpanjang lagi masa penahanan hingga 15 April mendatang. Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara. Selain itu, penyidik masih akan memanggil sejumlah saksi.(OL-11)
Usai memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, KPK mengisyaratkan bahwa penyelidikan kasus tersebut hampir rampung dan akan segera naik ke tahap penyidikan.
KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud memiliki keterkaitan dengan perkara pengadaan sistem Chromebook yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
KPK juga telah menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) pada tahun anggaran 2018–2020, yakni BP dan RS.
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Hutama Karya juga mendukung program bersih-bersih BUMN dan berkomitmen untuk memenuhi setiap tahapan pemeriksaan yang berjalan.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.
Pemerintah akan evaluasi data bansos menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat mampu.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved