KPK Dalami Seluk Beluk Pengadaan Bansos dari Juliari

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Jumat (29/1). Lembaga Antikorupsi itu dalami seluk beluk pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial dari mulut Juliari.

"Tim penyidik masih terus mendalami melalui pengetahuan para tersangka tersebut terkait tahapan awal perencanaan pengadaan bansos untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tahun 2020 di Kemensos," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/1).

Ali mengatakan informasi serupa juga didalami ke tersangka sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono, dan pemberi suap sekaligus pihak swasta Harry Sidabuke. Mereka juga diperiksa pada hari yang sama. Ini merupakan kali kedua Juliari dihadirkan untuk diperiksa penyidik usai ditahan oleh KPK. Pemeriksaan pertama 23 Desember 2021, KPK menyebut Juliari bungkam selama seharian di depan penyidik.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyebut sikap bungkam itu merupakan hak Juliari. Lembaga Antikorupsi akhirnya mengulik informasi dari orang lain.

"Sekarang kalau ada seorang yang mempunyai informasi dia tidak mau membuka sama sekali kan kita cari yang di bawah," kata Karyoto di Jakarta, Kamis (21/1).

Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke. KPK menduga kongkalikong para tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. 

KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari. Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil. Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

baca juga: KPK Dalami Dugaan Jatah Vendor Adik Politikus PDIP Ihsan Yunus

Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-3)